Pages

14 May 2017

Buku: Hukum Pengadaan Tanah

Judul buku: "Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi".
Penulis: Umar Said Sugiharto; Suratman; Noorhudha Muchsin.
Penerbit: Setara Press, Malang.
Tahun terbit: 2015.
---
Buku ini memiliki tebal 316 halaman dan terbagi ke dalam  6 (enam) bab.

Bab pertama, Pendahuluan, memuat pembahasan tentang pengertian hak menguasai negara, konstitusionalitas hak menguasai oleh negara, hak menguasai oleh negara menurut UUD 1945 dan UUPA, dan tujuan negara menguasai tanah.

Bab kedua, Pengadaan Hak Atas Tanah Negara, berisi tentang konsep pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum, pengertian pengadaan hak atas tanah, dasar hukum pengadaan tanah, dan prinsip untuk kepentingan umum.

Bab ketiga, Bentuk Pengadaan Hak Atas Tanah, memuat peralihan hak atas tanah, pembebasan tanah, pelepasan hak atas tanah, dan pencabutan hak atas tanah.

Bab keempat, Tata Cara Pengadaan Hak Atas Tanah, mendeskripsikan pengadaan hak tersebut menurut Perpres No.36/2005, Perpres No.65/2006, dan UU No.2/2012.

Bab kelima, Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan Tol, membahas tentang panitia pengadaan tanah, perencanaan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, prosedur pemberian ganti rugi, dan hambatan dan dampak pengadaan tanah untuk infrastruktur jalan tol.

Bab keenam, Pendaftaran Tanah, berisi uraian mengenai pendaftaran tanah dan pengaturannya, pengertian dan tujuan pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, obyek pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah, pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanah secara sporadik, dan sertifikat sebagai tanda bukti hak.

Topik yang senantiasa hangat di dalam era kekinian negara Indonesia ialah pembangunan jalan tol. Pengadaan jalan tol hampir selalu diwarnai oleh sengketa yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan pihak pengembang jalan tol. Dengan alasan dan latar belakang yang berbeda-beda pertikaian terjadi berkenaan dengan pembangunan jalan tol, seperti yang terjadi di Palembang, Medan, Tangerang, dan banyak lagi tempat yang lain.

Pertikaian yang terjadi menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait tidak memahami secara baik tentang dasar hukum pengadaan jalan tol. Di dalam Peraturan Presiden No.65/2006 disebutkan bahwa masyarakat harus mendapatkan penjelasan atau penyuluhan (Sugiharto et al., 2015: 163). Jika akhirnya sengketa yang terjadi maka kemungkinan kegiatan penyuluhan tersebut tidak dilakukan, atau dilakukan namun tidak mencakup seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pengadaam tanah untuk jalan tol. Lebih lanjut, Perpres ini juga mewajibkan penelitian dan inventarisasi. Lantas penelitian dan inventarisasi macam apakah yang dilakukan sehingga hasilnya justeru menimbulkan sengketa?

Di dalam merencanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembuat rencana harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan tanah, antara lain penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki rakyat dan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah (Sugiharto et al., 2015: 166). Kenyataan yang terjadi menandakan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak dipatuhi.

Hal yang perlu dipertanyakan ialah mengapa penetapan lokasi tidak diatur secara rinci di dalam ketentuan resmi (Sugiharto et al., 2015: 169), dalam hal ini Keputusan Presiden No.55/1993 dan Keputusan Presiden No.36/2005? Apakah cukup dengan berpedoman kepada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) atau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No.3/2007? Kejadian sengketa sepertinya memerlukan penawar hukum yang lebih tinggi daripada setingkat RUTRW dan atau BPN.

Sengketa pembangunan jalan tol tidak akan berhenti dengan pemberian ganti rugi. Perencana pembangunan jalan tol harus lebih mengedepankan hak warga untuk menduduki dan berdiam pada suatu tempat. Prinsip untuk kepentingan umum terkait pembangunan jalan tol sebenarnya berlaku bagi siapa dan pihak mana? Hingga seberapa jauh dan luas cakupan dari "kepentingan umum" tersebut? Mengingat bahwa jalan tol nantinya akan dimanfaatkan oleh pengguna jalan yang meliwati jalan tol tersebut, kemudian pengaruh langsung dari pungutan yang diambil dari pengguna sebatas pada perawatan jalan berikut pembiayaan untuk sarana penunjang. Tidak ada kedalaman makna dari istilah "kepentingan umum".

Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.