Pages

13 February 2017

Sekelumit tentang Co-Management

Prinsip collaborative management (co-management), sebuah tindakan pelibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat lokal saat ini telah menjadi agenda penting sebagian besar program pembangunan yang didukung secara internasional (Brown, 1999). Carter (1999) mendefinisikan co-management sebagai "kerjasama kerja antara stakeholder kunci di dalam manajemen". Titik berat dari co-management ialah kontribusi penting (meskipun tidak sepenuhnya) dari masyarakat yang terlibat di dalam kemitraan tersebut. Sementara itu Borrini-Feyerabend et al. (2004) mengartikan co-management sebagai "sebuat keadaan di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pelaku sosial yang bernegosiasi, menetapkan, dan menjamin satu dengan yang lain sebuah pembagian fungsi-fungsi, tugas dan tanggung jawab manajemen untuk kawasan, wilayah, atau sumber daya alam tertentu.". 

Pelibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat di dalam pembuatan keputusan dan pembangunan semakin digalakkan semenjak terbitnya Brundtland report 1987 yang mengungkapkan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Rio Conference 1992 memperkuat implikasi dari tata kelola partisipatif (participatory governance) dan pentingnya peran dari semua stakeholder di dalam mengelola sumber daya alam (Ballet et al., 2009). 

Menurut pendapat Pinkerton (2003), terdapat tujuh aspek yang menentukan rancangan co-management, sebagai berikut: (a) pemerintah sebagai co-manager yang menjalankan peran kunci, terlibat di dalam penyusunan co-management sebagai mitra, lebih dari sekedar sebagai institusi yang mendelegasikan wewenang; (b) co-management, seperti halnya manajemen itu sendiri, melibatkan lebih dari sekedar pengendalian; (c) rancangan co-management yang berkelanjutan melibatkan sejumlah pengendalian oleh mitra masyarakat atas syarat dan ketentuan; (d) keberhasilan di dalam mewujudkan hak atas satu tingkat bergantung pada perwujudan hak atas tingkat yang lebih rendah dan lebih tinggi, termasuk hak masyarakat untuk ikut serta di dalam pengumpulan/analisis data di dalam menetapkan kebijakan pada tingkat yang tertinggi; (e) co-management seharusnya mencakup berbagai bentuk negosiasi horisontal yang menghasilkan aktivitas-aktivitas kerjasama dengan para pelaku lain dan demokratisasi yang lebih luas dari civil society; (f) kekuasaan untuk tidak menyertakan para pengguna dari sejumlah kawasan bersifat optimal; dan (g) co-management yang sempurna lebih berpijak pada hak kolektif dari sebuah kelompok dibandingkan pada hak perorangan.

Co-management berhubungan dengan pembagian tanggung jawab yang berbeda-beda, dari tanggung jawab instruktif hingga tanggung jawab informatif antara pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006) memperkenalkan enam jenis co-management, sebagai berikut: (a) instruktif; (b) konsultatif; (c) kooperatif; (d) advisori; dan (e) informatif. 


Penjelasan dari kelima jenis co-management berdasarkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, di dalam co-management konsultatif terdapat sebuah mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengadakan konsultasi dengan masyarakat namun proses pembuatan keputusan dipandu oleh pemerintah. Kedua, co-management kooperatif mengedepankan kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat di dalam pembuatan keputusan. Namun, identifikasi mengenai "kesetaraan" antara masyarakat dan pemerintah perlu dilakukan, khususnya di dalam hal pembagian kekuasaan. Ketiga, di dalam co-management advisori, masyarakat memberikan himbauan/masukan kepada pemerintah di dalam proses pembuatan keputusan dan pemerintah menyetujui keputusan. Keempat, co-management informatif menitikberatkan pendelegasian proses pembuatan keputusan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat. Sebagai imbalannya, masyarakat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai hasil dari proses pembuatan keputusan. 

Co-management memerlukan rencana yang strategis yang melibatkan semua stakeholder untuk merumuskan tujuan bersama (ProCEEd, 2016). Perumusan yang  matang akan membantu di dalam resolusi konflik yang kerap kali terjadi. 

Referensi:
Ballet J, Kouamekan J. M. K, Komena K. B. 2009. Co-management of natural resources in developing countries: the importance of context. Economie internationale, 120: 53-76.
Borrini-Feyerabend et al. (2004). ...
Brown D. 1999. Principle and practice of forest co-management: evidence from West-Central Africa. European Union Tropical Forestry Paper 2. 
Carter J. 1999. Recent experience in collaborative forest management approaches: a review of key issues. World Bank Forest Policy Review.
Pinkerton (2003) ...
Pomeroy, Rivera-Guieb. 2006. ... 
ProCEED. 2016. 10 Facts on co-management of national protected areas in Lao DPR. Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao DPR. 


Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.