Pages

14 May 2017

Buku: Hukum Pengadaan Tanah

Judul buku: "Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi".
Penulis: Umar Said Sugiharto; Suratman; Noorhudha Muchsin.
Penerbit: Setara Press, Malang.
Tahun terbit: 2015.
---
Buku ini memiliki tebal 316 halaman dan terbagi ke dalam  6 (enam) bab.

Bab pertama, Pendahuluan, memuat pembahasan tentang pengertian hak menguasai negara, konstitusionalitas hak menguasai oleh negara, hak menguasai oleh negara menurut UUD 1945 dan UUPA, dan tujuan negara menguasai tanah.

Bab kedua, Pengadaan Hak Atas Tanah Negara, berisi tentang konsep pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum, pengertian pengadaan hak atas tanah, dasar hukum pengadaan tanah, dan prinsip untuk kepentingan umum.

Bab ketiga, Bentuk Pengadaan Hak Atas Tanah, memuat peralihan hak atas tanah, pembebasan tanah, pelepasan hak atas tanah, dan pencabutan hak atas tanah.

Bab keempat, Tata Cara Pengadaan Hak Atas Tanah, mendeskripsikan pengadaan hak tersebut menurut Perpres No.36/2005, Perpres No.65/2006, dan UU No.2/2012.

Bab kelima, Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Jalan Tol, membahas tentang panitia pengadaan tanah, perencanaan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, prosedur pemberian ganti rugi, dan hambatan dan dampak pengadaan tanah untuk infrastruktur jalan tol.

Bab keenam, Pendaftaran Tanah, berisi uraian mengenai pendaftaran tanah dan pengaturannya, pengertian dan tujuan pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, obyek pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah, pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanah secara sporadik, dan sertifikat sebagai tanda bukti hak.

Topik yang senantiasa hangat di dalam era kekinian negara Indonesia ialah pembangunan jalan tol. Pengadaan jalan tol hampir selalu diwarnai oleh sengketa yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan pihak pengembang jalan tol. Dengan alasan dan latar belakang yang berbeda-beda pertikaian terjadi berkenaan dengan pembangunan jalan tol, seperti yang terjadi di Palembang, Medan, Tangerang, dan banyak lagi tempat yang lain.

Pertikaian yang terjadi menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait tidak memahami secara baik tentang dasar hukum pengadaan jalan tol. Di dalam Peraturan Presiden No.65/2006 disebutkan bahwa masyarakat harus mendapatkan penjelasan atau penyuluhan (Sugiharto et al., 2015: 163). Jika akhirnya sengketa yang terjadi maka kemungkinan kegiatan penyuluhan tersebut tidak dilakukan, atau dilakukan namun tidak mencakup seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pengadaam tanah untuk jalan tol. Lebih lanjut, Perpres ini juga mewajibkan penelitian dan inventarisasi. Lantas penelitian dan inventarisasi macam apakah yang dilakukan sehingga hasilnya justeru menimbulkan sengketa?

Di dalam merencanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembuat rencana harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan tanah, antara lain penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki rakyat dan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah (Sugiharto et al., 2015: 166). Kenyataan yang terjadi menandakan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak dipatuhi.

Hal yang perlu dipertanyakan ialah mengapa penetapan lokasi tidak diatur secara rinci di dalam ketentuan resmi (Sugiharto et al., 2015: 169), dalam hal ini Keputusan Presiden No.55/1993 dan Keputusan Presiden No.36/2005? Apakah cukup dengan berpedoman kepada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) atau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI No.3/2007? Kejadian sengketa sepertinya memerlukan penawar hukum yang lebih tinggi daripada setingkat RUTRW dan atau BPN.

Sengketa pembangunan jalan tol tidak akan berhenti dengan pemberian ganti rugi. Perencana pembangunan jalan tol harus lebih mengedepankan hak warga untuk menduduki dan berdiam pada suatu tempat. Prinsip untuk kepentingan umum terkait pembangunan jalan tol sebenarnya berlaku bagi siapa dan pihak mana? Hingga seberapa jauh dan luas cakupan dari "kepentingan umum" tersebut? Mengingat bahwa jalan tol nantinya akan dimanfaatkan oleh pengguna jalan yang meliwati jalan tol tersebut, kemudian pengaruh langsung dari pungutan yang diambil dari pengguna sebatas pada perawatan jalan berikut pembiayaan untuk sarana penunjang. Tidak ada kedalaman makna dari istilah "kepentingan umum".

11 May 2017

Kawasan Bebas Yurisdiksi Nasional


Kawasan bebas yurisdiksi nasional (Areas Beyond National Jurisdiction; ABNJ) merupakan sebuah kawasan perairan yang di dalam pengelolaannya di luar tanggung jawab negara manapun. Kawasan ini sering dinamakan pula sebagai "high seas". ABNJ memiliki cakupan 40 persen dari total kawasan perairan di dunia. Di dalamnya memuat 64 persen dari total luas permukaan laut global. Dengan demikian kawasan tersebut memiliki kontribusi yang besar bagi keanekaragaman hayati akuatik berikut manfaatnya. Sebagai contoh, salah satu ABNJ, yakni perairan di Pasifik Barat dan Tengah (WCP) memiliki potensi besar ikan tuna, hiu, berbagai ikan predator ("billfish") dan pelagis (Global Environment Facility, 2017).

Definisi dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) menyebutkan bahwa ABNJ meliputi kolom air di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan dasar laut yang berada di luar batas paparan benua (Biodiversity A-Z, 2014)

Pelestarian ABJN sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan, kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mengingat ABJN sekarang ini terancam kelestariannya karena pencemaran, penangkapan yang tidak bertanggung jawab dan kegiatan penelitian yang cenderung merusak ekosistem (Global Ocean Forum, 2017).

Referensi:
*Biodiversity A-Z (2014). "ABNJ". http://biodiversitya-z.org. Diakses tanggal 11 Mei 2017.
*Global Environment Facility. "Areas Beyond National Jurisdiction". http://thegef.org. Diakses tanggal 11 Mei 2017.
*Global Ocean Forum. "Areas Beyond National Jurisdiction". http://www.globaloceanforum.com. Diakses tanggal 11 Mei 2017.

10 May 2017

Resolusi PBB 66/288 Terkait Kehutanan dan Wilayah Pegunungan

Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) 66/288 tanggal 27 Juli 2012 yang berjudul "The future we want" dikeluarkan dengan latar belakang Resolusi 64/236 tanggal 24 Desember 2009, yang memutuskan UN Conference on Sustainable Development pada tahun 2012, dan Resolusi 66/197 tanggal 22 Desember 2011 (United Nations, 2012).

Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (MU PBB) 66/288 berisi pernyataan para pemimpin negara anggota PBB mengenai cita-cita yang hendak dicapai pada masa mendatang, sebuah keadaan yang diinginkan dengan mendasarkan keadaan saat ini. Resolusi 66/288 memuat harapan mengenai praktek keberlanjutan di dalam menjalankan kegiatan berbagai bidang kehidupan dan kegiatan manusia.

Isu kehutanan dan wilayah pegunungan tidak luput dari perhatian sebagai salah satu unsur penting di dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Para pemimpin negara anggota mengeluarkan pernyataan yang berhubungan dengan bidang kehutanan di dalam ayat 193, 194, 195 dan 196. Sedangkan wilayah pegunungan tercantum di dalam ayat 210, 211 dan 212.

a. Isu Kehutanan di dalam Resolusi MU PBB 66/288

Ayat 193 menjelaskan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan dari hutan bagi manusia. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh United Nations Conference on Sustainable Development. Usaha pengelolaan hutan secara berkelanjutan digalakkan melalui penyusunan kebijakan lintas sektoral dan antarlembaga. Setiap negara diharapkan melakukan praktek pengelolaan berkelanjutan terhadap hutan dengan cara penanaman kembali, restorasi dan aforestasi, dan pengendalian usaha-usaha penebangan hasil hutan dan tindakan-tindakan lain yang berpotensi untuk menyebabkan degradasi hutan. Penggundulan dan degradasi hutan dapat menyebabkan emisi sehingga setiap negara anggota wajib untuk melakukan konservasi. Penguatan kerangka tata kelola hutan alat implementasi sesuai dengan instrumen yang tidak mengikat secara hukum dari semua jenis hutan (Resolution 62/98, annex) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Cita-cita tersebut dapat tercapai dengan komitmen untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat dengan menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan, termasuk di antaranya dengan memperkuat kerjasama di dalam bidang-bidang keuangan, perdagangan, alih teknologi berbasis lingkungan, pengembangan kapasitas dan tata kelola, serta usaha kepemilikan resmi atas tanah (land tenure), khususnya yang berhubungan dengan pembuatan keputusan dan pembagian manfaat, sesuai dengan undang-undang dan prioritas masing-masing negara.

Di dalam ayat 194 Resolusi meminta implementasi sesegera mungkin instrumen yang tidak mengikat secara hukum untuk semua jenis hutan dan deklarasi tingkat menteri yang disampaikan pada sesi kesembilan United Nations Forum on Forests sebagai rangkaian dari acara International Year of Forests (United Nations, 2011).

Ayat 195 menyebutkan bahwa United Nations Forum on Forests berikut keanggotaannya secara universal dan mandatnya yang komprehensif, berperan penting di dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan kehutanan dengan cara yang menyeluruh dan terpadu serta mengadakan koordinasi dan kerjasama kebijakan internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Collaborative Partnership on Forests diharapkan terus memberikan dukungan kepada Forum dan mendorong stakeholders agar tetap aktif terlibat di dalam kegiatan Forum.

Ayat 196 berisi tentang pernyataan pentingnya integrasi tujuan dan praktek pengelolaan hutan secara berkelanjutan ke dalam arusperdana kebijakan dan pembuatan keputusan ekonomi. Lembaga-lembaga yang berwenang dari semua organisasi anggota Collaborative Partnership on Forests harus mengintegrasikan pengelolaan berkelanjutan terhadap semua jenis hutan ke dalam strategi dan programa.

b. Isu Wilayah Pegunungan di dalam Resolusi MU PBB 66/288

Ayat 210 menyatakan bahwa para pemimpin negara anggota mengakui manfaat yang diberikan oleh kawasan pegunungan bagi pembangunan berkelanjutan. Ekosistem pegunungan berperan penting di dalam menyediakan sumber daya air bagi populasi dunia. Oleh karena itu ekosistem pegunungan yang rapuh akan lebih mudah menerima dampak negatif dari perubahan iklim, penggundulan dan degradasi hutan, pengalihan tataguna lahan, degradasi lahan dan bencana alam.

Ayat 211 menyebutkan bahwa pegunungan merupakan rumah/kediaman bagi masyarakat, termasuk di antaranya masyarakat asli dan tempatan. Mereka telah memanfaatkan sumber daya pegunungan secara berkelanjutan lintas generasi. Akan tetapi, kelompok masyarakat tersebut sering terpinggirkan dan oleh sebab itu mereka rawan terhadap bahaya kemiskinan, kelangkaan pangan dan kekurangan gizi, pengucilan sosial dan degradasi lingkungan. Dengan demikian semua negara anggota wajib memperkuat tindakan kooperatif dengan pelibatan yang efektif dan tukar pengalaman antar stakeholders yang terkait dengan memperkuat rancangan, perjanjian dan pusat-pusat studi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan wilayah pegunungan.

Ayat 212 menuntut usaha yang lebih giat lagi untuk konservasi ekosistem pegunungan dan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Semua negara anggota diharapkan mengambil visi jangka panjang dan pendekatan yang menyeluruh, antara lain dengan mencantumkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan wilayah pegunungan ke dalam strategi nasional pembangunan berkelanjutan, yang dapat meliputi, antara lain, rencana penurunan angka kemiskinan dan programa-programa untuk daerah pegunungan, khususnya di negara-negara berkembang. Berkenaan dengan hal tersebut dukungan skala internasional akan ikut melancarkan pembangunan wilayah pegunungan secara berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Referensi:

United Nations. Resolution 62/98, annex.
United Nations. Decision 66/543.
United Nations. 2011. Official Records of the Economic and Social Council, Supplement No. 22 (E/2011/42), chap. I, sect. A., draft decision I.
United Nations. 2012. General Assembly, A/RES/66/288 "The future we want", Sixty-sixth session, Agenda item 19.

8 May 2017

Confederation of Independent Football Associatons

ConIFA (Confederation of Independent Football Associatons) merupakan sebuah NGO olahraga sepakbola yang menampung tim-tim dari kelompok masyarakat, bangsa, terutama masyarakat minoritas, yang tidak termasuk ke dalam keanggotaan FIFA.

Perasaan senasib mungkin menjadi semangat bagi pembentukan organisasi ini. Resmi berdiri pada tahun 2013, ConIFA segera mengadakan turnamen World Football Cup pada tahun 2014 bertempat di Ostersund, Swedia. Markas besar ConIFA berada di Luleå, Swedia.

Saat ini ConIFA memiliki 42 anggota tersebar di kawasan Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa. Tim-tim dari Asia adalah sebagai berikut: Arameans Suryoye; Kurdistan; Lezhgian; Panjab; Ryukyu; Tamil Eelam; Tibet; United Koreans in Japan; dan Uyghur.
---
Referensi: Situs resmi ConIFA.

13 February 2017

Sekelumit tentang Co-Management

Prinsip collaborative management (co-management), sebuah tindakan pelibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat lokal saat ini telah menjadi agenda penting sebagian besar program pembangunan yang didukung secara internasional (Brown, 1999). Carter (1999) mendefinisikan co-management sebagai "kerjasama kerja antara stakeholder kunci di dalam manajemen". Titik berat dari co-management ialah kontribusi penting (meskipun tidak sepenuhnya) dari masyarakat yang terlibat di dalam kemitraan tersebut. Sementara itu Borrini-Feyerabend et al. (2004) mengartikan co-management sebagai "sebuat keadaan di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pelaku sosial yang bernegosiasi, menetapkan, dan menjamin satu dengan yang lain sebuah pembagian fungsi-fungsi, tugas dan tanggung jawab manajemen untuk kawasan, wilayah, atau sumber daya alam tertentu.". 

Pelibatan bersama antara pemerintah dan masyarakat di dalam pembuatan keputusan dan pembangunan semakin digalakkan semenjak terbitnya Brundtland report 1987 yang mengungkapkan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Rio Conference 1992 memperkuat implikasi dari tata kelola partisipatif (participatory governance) dan pentingnya peran dari semua stakeholder di dalam mengelola sumber daya alam (Ballet et al., 2009). 

Menurut pendapat Pinkerton (2003), terdapat tujuh aspek yang menentukan rancangan co-management, sebagai berikut: (a) pemerintah sebagai co-manager yang menjalankan peran kunci, terlibat di dalam penyusunan co-management sebagai mitra, lebih dari sekedar sebagai institusi yang mendelegasikan wewenang; (b) co-management, seperti halnya manajemen itu sendiri, melibatkan lebih dari sekedar pengendalian; (c) rancangan co-management yang berkelanjutan melibatkan sejumlah pengendalian oleh mitra masyarakat atas syarat dan ketentuan; (d) keberhasilan di dalam mewujudkan hak atas satu tingkat bergantung pada perwujudan hak atas tingkat yang lebih rendah dan lebih tinggi, termasuk hak masyarakat untuk ikut serta di dalam pengumpulan/analisis data di dalam menetapkan kebijakan pada tingkat yang tertinggi; (e) co-management seharusnya mencakup berbagai bentuk negosiasi horisontal yang menghasilkan aktivitas-aktivitas kerjasama dengan para pelaku lain dan demokratisasi yang lebih luas dari civil society; (f) kekuasaan untuk tidak menyertakan para pengguna dari sejumlah kawasan bersifat optimal; dan (g) co-management yang sempurna lebih berpijak pada hak kolektif dari sebuah kelompok dibandingkan pada hak perorangan.

Co-management berhubungan dengan pembagian tanggung jawab yang berbeda-beda, dari tanggung jawab instruktif hingga tanggung jawab informatif antara pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006) memperkenalkan enam jenis co-management, sebagai berikut: (a) instruktif; (b) konsultatif; (c) kooperatif; (d) advisori; dan (e) informatif. 

Penjelasan dari kelima jenis co-management berdasarkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, di dalam co-management konsultatif terdapat sebuah mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mengadakan konsultasi dengan masyarakat namun proses pembuatan keputusan dipandu oleh pemerintah. Kedua, co-management kooperatif mengedepankan kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat di dalam pembuatan keputusan. Namun, identifikasi mengenai "kesetaraan" antara masyarakat dan pemerintah perlu dilakukan, khususnya di dalam hal pembagian kekuasaan. Ketiga, di dalam co-management advisori, masyarakat memberikan himbauan/masukan kepada pemerintah di dalam proses pembuatan keputusan dan pemerintah menyetujui keputusan. Keempat, co-management informatif menitikberatkan pendelegasian proses pembuatan keputusan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok masyarakat. Sebagai imbalannya, masyarakat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai hasil dari proses pembuatan keputusan. 

Co-management memerlukan rencana yang strategis yang melibatkan semua stakeholder untuk merumuskan tujuan bersama (ProCEEd, 2016). Perumusan yang  matang akan membantu di dalam resolusi konflik yang kerap kali terjadi. 

Referensi:
Ballet J, Kouamekan J. M. K, Komena K. B. 2009. Co-management of natural resources in developing countries: the importance of context. Economie internationale, 120: 53-76.
Borrini-Feyerabend et al. (2004). ...
Brown D. 1999. Principle and practice of forest co-management: evidence from West-Central Africa. European Union Tropical Forestry Paper 2. 
Carter J. 1999. Recent experience in collaborative forest management approaches: a review of key issues. World Bank Forest Policy Review.
Pinkerton (2003) ...
Pomeroy, Rivera-Guieb. 2006. ... 
ProCEED. 2016. 10 Facts on co-management of national protected areas in Lao DPR. Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao DPR. 


Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.