Pages

21 October 2013

Sistem Pendidikan Religius Amerika di Kamp Penampungan Pengungsi

Pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia II berakhir, PBB mulai menyusun rencana yang kemudian menjadi instrumen internasional sentral yang digunakan untuk menentukan status pengungsi saat ini. Pada tahun 1949, kemudian 1950, UN ad hoc committee on Stateless and Related Problems mengadakan pertemuan dan membahas draft konvensi tentang pengungsi, yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal waktu itu, Tryve Lie. Antara dua sesi pertemuan, UN Economic and Security Council membahas dan menyusun tata tertib (rulings) tentang laporan pertama komite. Komite ad hoc tersebut kemudian menyerahkan sebuah laporan akhir kepada UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, yang diadakan di kota Jenewa, Swiss, bulan Juli 1951. Hasil pertemuan ini adalah 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Grahl-Madsen, 1966).
Review terhadap mandat Konvensi 1951 tentang pengungsi ini menjadi tonggak penting menuju pemahaman tentang konteks budaya dan politik pengungsi, serta usaha yang berkelanjutan untuk memperluas cakupannya.
Berdasarkan mandat ini, James Hathaway menyatakan bahwa definisi Konvensi 1951 merefleksikan dua karakteristik penting. Pertama, membatasi ruang lingkup definisi pada orang-orang yang takut terhadap “persekusi” karena status kewarganegaraan atau politik menunjukkan sebuah konseptualisasi strategis, yang memungkinkan negara-negara Barat untuk mengarahkan prioritas pada perlindungan orang-orang yang kepergiannya dimotivasi oleh nilai-nilai politik pro-Barat. Kedua, membatasi ruang lingkup perlindungan internasional wajib kepada pengungsi yang kepergiannya dimotivasi oleh “peristiwa sebelum tahun 1951” di Eropa menunjukkan fokus Eurosentris, karena secara khusus diarahkan untuk memastikan tidak adanya kewajiban yang mengikat bagi penetapan hak atau bantuan pengungsi bagi orang di luar Eropa (Hathaway, 1991). Berdasarkan analisis ini Hathaway menyimpulkan bahwa Konvensi 1951 mutlak menghasilkan sebuah “rasional hak asasi manusia partisan politik dan tidak lengkap”. Terlepas dari kekurangan ini, definisi konvensi tersebut akan berlaku sebagai standar yang diakui internasional serta menjadi instrumen bagi penentuan nasib pengungsi untuk 16 tahun berikutnya.
Pada tahun 1967 PBB menetapkan Protocol Relating to the Status of Refugees. Hathaway (1991) menuliskan bahwa protokol tersebut signifikan karena menghapus ketentuan bahwa klaim-klaim pengungsi berhubungan dengan peristiwa sebelum tahun 1951 yang terjadi di Eropa, dan oleh karena itu, memperluas cakupan definisi konvensi untuk juga mencantumkan para pengungsi “dari semua kawasan di dunia”. Terlepas dari keterbatasan ruang lingkupnya (seperti yang dikemukakan oleh Hathaway), universalisasi formal status pengungsi diperjelas oleh protokol di atas meskipun belum merepresentasikan sebuah langkah yang signifikan menuju arah pelaksanaan prinsip hak asasi manusia.
PBB bukanlah bagian dari Konvensi 1951 namun ikut menandatangani Protokol 1967. Basis penerimaan pengungsi legal saat ini yang berlaku di Amerika Serikat adalah Refugee Act 1980, yang, menurut US Department of State (USDS) “mengandung tradisi Amerika yang mencantumkan masalah pengungsi ke dalam kelompok-kelompok yang berheda yang menjadi korban atau terancam oleh persekusi” (USDS 2001 Annual report on international religious freedom (2001), US Department of State, 2001: 637).

Agama dan integrasi

Agama telah secara historis berperan penting di dalam mendorong migrasi, baik sebagai faktor pendorong (push factor), di maan orang terpaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran karena persekusi terhadap keyakinan tertentu, dan sebagai faktor penarik (pull factor), di mana orang pergi ke negara lain yang mereka anggap menjadi tempat yang tepat untuk menjalankan praktek agama mereka tanpa ancaman dari persekusi (Musalo, 2004; Van Hear, 1998). Di samping itu, ada kemungkinan bahwa sebuah faktor partikularisme (agama) budaya dapat berhubungan dengan keberhasilan integrasi ke dalam dibandingkan isolasi dari masyarakat mainstream Amerika Serikat bertolak belakang dengan pandangan yang berkembang di dalam masyarakat kelahiran asli Amerika Serikat. Pandangan ini pada dasarnya menyatakan bahwa asersi terhadap identitas dan budaya etnik yang berbeda diantara para pendatang menghambat persatuan bangsa dan pelestarian budaya bangsa (Portes & Rumbaut, 2006).
Signifikansi agama, menurut Portes dan Rumbaut (2006), tidak sulit untuk dipahami, karena mempertahankan kohesi moral dan kontrol normatif (dan oleh karenanya kekuatan untuk melawan bahaya anomie, dalam istilah Durkheim) serta sesuai dengan peran kunci konviksi religi dan karisma religi di dalam membimbing tindakan manusia serta membantu proses-proses perubahan seperti yang sebelumnya telah dibahas oleh Max Weber (Portes & Rumbaut, 2006). Kesimpulannya, “peran terpenting” dari agama pada masyarakat pendatang ialah “pengembangan masyarakat etnik dan reasersi budaya dan bahasa nasional” (hal. 304).
Agama dapat menjadi hal yang khususnya penting bagi para pengungsi di dalam proses bertempat tinggal dan integrasi pada tingkat individu maupun komunal. Secara signifikan, pengungsi dapat saja telah mengalami berbagai tingkatan trauma psikologis, yang terjadi tidak hanya sebelum mereka datang melainkan pada saat transit dan setelah kedatangan ke daerah baru (Centre for Refugee Studies, 2006). Di Amerika pun, sejarah mencatat adanya kerjasama pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi (Nawyn, 2006; Nichols, 1988), dan pola ini terus berlaku hingga kini. Sebagai contoh, daftar lembaga-lembaga yang ikut serta di dalam US Refugee Admissions Reception and Placement Program pada tahun anggaran 2007-2008 antara lain Church World Service, Episcopal Migration Ministries, Hebrew Migrant Aid Society, Lutheran Immigration and Refugee Service, United States Conference of Catholic Bishops, dan World Relief (USDS, 2007). Nawyn menemukan bahwa karena komunitas berbasis keyakinan Voluntary Resettlement Agency (VOLAGs) lebih dekat dengan sistem kesejahteraan sosial dibandingkan Mutual Assistance Association (MAAs), maka VOLAGs terikat pada provisi pelayanan sekuler secara eksklusif. Pada pihak lain, ia menemukan bahwa MAAs tertanam secara lebih kuat pada budaya pendatang, menjaga hubungan yang lebih jauh dan tidak langsung dengan pemerintah, dan sebagai akibatnya, dapat dan sering mempergunakan agama sebagai alat pembentuk komunitas kaum pendatang (Nawyn, 2006). Akan tetapi, Nawyn juga menemukan bahwa agama benar-benar berperan signifikan di dalam kemasyarakat berbasis keyakinan VOLAG, meskipun kiprah komunitas ini berbeda dari MAAs. Untuk VOLAGs berbasis keyakinan (faith-based VOLAGs), agama berperan sebagai faktor motivasional untuk menjalankan pelayanannya (misalnya penempatan pengungsi/pendatang sebagai pelayanan yang diwajibkan oleh Tuhan), dan bagi MAAs hal ini diartikan sebagai dorongan untuk memobilisasi masyarakat dan membangun masyarakat.
Analisis Nawyn tentang peran organisasi non-pemerintah di dalam pemberikan tempat tinggal kepada pengungsi membuktikan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh MAA untuk membangun masyarakat berdasarkan etnis menunjukkan sebuah proses yang sangat alami dari integrasi untuk pendatang generasi pertama. Hal ini sekali lagi ditegaskan pula dalam riset empiris. Sebagai contoh, Zhou, Bankstong, dan Kim (2002) meneliti bagaimana selama era 1980an sebuah candi Buddha dibangun oleh para pengungsi Laos di New Iberia, Louisiana, berfungsi sebagai tempat yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk menghidupkan kembali kebanggaan diri saat hidup di Amerika Serikat. Selanjutnya, candi tersebut tumbuh secara finansial, menjadi tempat pendongkrak usaha mencari pekerjaan dan sewa perumahan. Terakhir, penting diingat bahwa signifikansi agama bagi adaptasi tidak akan berhenti sampai generasi pertama, meskipun dinamika berubah. Portes dan Rumbaut (2006) menyatakan bahwa “akulturasi selektif (selective acculturation)”, yang difahami sebagai proses yang digunakan oleh anak-anak generasi kedua untuk mempelajari budaya orang tua mereka, menawarkan cara terbaik untuk mengantisipasi tantangan demi mencapai keberhasilan adaptasi dan prestasi pendidikan (hal. 316). Dalam Children of Migrants Longitudinal Study (CILS-III), Portes dan Rumbaut menyimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan prediktor-prediktor lain, menjadi anggota dari sebuah agama yang mapan “berhubungan sangat positif” dengan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan prestise pekerjaan yang lebih tinggi dan bahwa hal tersebut “berhubungan secara signifikan dan secara negatif” dengan peristiwa-peristiwa asimilasi ke arah bawah (downward assimilation) (hal. 323). Dari pendapat di atas, Portes dan Rumbaut menyimpulkan bahwa bukti yang diperoleh mengingatkan adanya peran agama yang “terlalu-seragam atau terlalu-selebratoris” (hal. 331). Tidak semua pendatang generasi pertama atau kedua mengikuti jejak pendahulu mereka untuk memeluk agama-agama nenek moyang sebagai carana untuk berintegrasi ke dalam masyarakat setempat.

Sumber: Sites of Refuge: Refugees, Religiosity and Public Schools in the US

Penulis: Bruce A. Collet
Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.