Pages

18 April 2012

Globalisasi, Reformasi dan Prioritas Pendidikan Tinggi

Globalisasi menggambarkan sebuah perubahan baru dan berbeda dalam hubungan antara negara/pemerintah dan universitas. Dunia, demikian pendapat Marginson & Rhodes (2002), sedang berada dalam proses komodifikasi yang tiada henti dengan adanya rekomodifikasi ketentuan pelayanan publik dan dekomodifikasi  kesejahteraan. Peran dan fungsi pemerintah dalam konteks globalisasi membelok ke arah persaingan, yang kegiatan-kegiatannya memprioritaskan dimensi-dimensi ekonomi di atas bidang yang lain. Sehingga, terjadi pergeseran fokus kebijakan dari maksimalisasi kesejahteraan menuju peningkatan usaha, inovasi dan profitabilitas di dalam ruang swasta maupun publik korporatisasi, marketisasi dan privatisasi telah menjadi strategi-strategi kebijakan andalan untuk mereformasi berbagai bentuk pelayanan publik, termasuk sektor universitas (Mok & Currie, 2002). Bidang pendidikan universitas telah semakin menyerupai pasar dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pilihan (choice) dan persaingan (competition), sedangkan tatakelola pendidikan terkait dengan apa yang mengalami desentralisasi dan dengan siapa saja hubungannya dengan tiga komponen penting, yakni pembiayaan, pelaksanaan dan regulasi (Dale, 1999, 2000).

Perubahan tatakelola universitas telah menunjukkan sebuah komitmen terhadap pemberian pelayanan yang berorientasi pada pasar dan mendorong etos konsumeris. Otonomi yang lebih luas yang diperoleh universitas terikat oleh kebijakan dan pedoman pendanaan yang ditetapkan oleh pusat serta munculnya bentuk tatakelola berbasis pasar berdasarkan asumsi-asumsi mengenai pilihan konsumen dan akuntabilitas publik (Green, 1999; Henry et al., 1999; Marginson, 1999). Bottery (2000) berpendapat bahwa konsepsi-konsepsi tentang globalisasi sebaliknya tidak sebatas dikaitkan dengan dimensi ekonomi tetapi “globalisasi manajerial” tetap harus dibahas karena terjadinya perubahan pendidikan institusi secara tak terduga dan disebabkan oleh reformasi sektor publik dengan munculnya New Public Management (NPM). Praktek-praktek sektor swasta telah diterapkan dan ditiru oleh institusi pendidikan dan institusi publik/pemerintah. Pada satu pihak, para manajer telah menjadi semakin proaktif, bukan sekedar menjadi fasilitator atau administratur yang reaktif. Pada pihak lain, para manajer memiliki kebebasan yang lebih luas untuk berinovasi di dalam parameter kualitas yang sangat terbatas. Arah dan strategi kebijakan desentralisasi dan marketisasi pendidikan universitas ditujukan pada penciptaan sebuah universitas yang memiliki akuntabilitas yang lebih baik di mata konsumen, pemilik/pengelola usaha, dan mahasiswa.

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi. Menurut Marginson & Rhodes (2002), dunia saat ini tengah menjalani sebuah proses komodifikasi yang tiada henti dengan adanya re-komodifikasi aturan pelayanan publik dan de-komodifikasi kesejahteraan.

Peran dan fungsi pemerintah di dalam konteks globalisasi cenderung menuju ke arah persaingan, yang kegiatan-kegiatannya memprioritaskan dimensi-dimensi ekonomi di atas bidang lainnya. Akibatnya, terjadi pergeseran fokus kebijakan dari maksimalisasi kesejahteraan menuju peningkatan usaha, inovasi dan profitabilitas di dalam ruang swasta maupun ruang publik melalui korporatisasi, marketisasi dan privatisasi. Langkah-langkah ini sekarang telah dijadikan sebagai bagian dari strategi kebijakan untuk mendukung reformasi dalam berbagai jenis pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan tinggi.

Korporatisasi, marketisasi, dan privatisasi seperti menjadi serangkaian fenomena yang tak dapat dibendung kemunculannya. Para pembuat kebijakan perlu mewaspadai dan menganggap serius potensi ancaman di dalam usaha mereka menjadikan pendidikan universitas sebagai komoditi. Para pembuat kebijakan tidak boleh sekedar menjadikan pendidikan universitas sebagai alat untuk mencapai tujuan, khususnya tujuan yang bernuansa ekonomi, yang keadaannya terus berubah dari waktu ke waktu. Akan tetapi, asumsi yang berkembang sepertinya tidak mendukung usaha mengendalikan komodifikasi pendidikan universitas sebagai sumber pendapatan, karena saat ini kualitas lebih sering diinterpretasikan sebagai efisiensi alokasi sumber daya, yang lebih dekat hubungannya dengan kepentingan ekonomi. Idealnya, usaha reformasi pendidikan tinggi lebih diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih mulia, yakni mencerdaskan masyarakat dan melembagakan nilai-nilai sosial humanistik.

Akibat dari perubahan prioritas yang sepertinya berorientasi ekonomi, universitas diskenario sedemikian rupa sehingga menjalankan peran selayaknya pasar yang berpedoman pada prinsip pilihan dan persaingan, sedangkan tata kelola pendidikan semakin dipengaruhi oleh etika konsumerisme. Otonomi yang lebih luas bagi universitas ditunjukkan dengan pembuatan kebijakan dan peraturan pendanaan, dan tata kelola berbasis pasar. Dalam situasi demikian, maka faktor yang berperan penting adalah pilihan konsumen dan akuntabilitas publik. Melihat kenyataan seperti ini, Bottery (2000) berpendapat bahwa konsepsi tentang globalisasi sebaiknya tidak hanya dikaitkan dengan dimensi ekonomi. Globalisasi manajerial harus pula ikut dipikirkan karena isu manajerial sangat penting untuk mengantisipasi perubahan institusi pendidikan dan reformasi sektor publik, yang kemudian menghasilkan manajemen publik baru (NPM).

Praktek-praktek yang ditunjukkan oleh sektor swasta telah diterapkan oleh institusi pendidikan dan institusi publik. Pada satu pihak, pengelola institusi menjadi semakin proaktif, tidak sebatas menjadi fasilitator atau administrator yang reaktif. Pada pihak lain, mereka menjadi semakin bebas berinovasi untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Arah dan strategi kebijakan desentralisasi dan marketisasi pendidikan tinggi ditujukan pada pembentukan sebuah universitas yang memiliki akuntabilitas yang lebih baik di mata konsumen, pelaku usaha, dan mahasiswa.

Berkenaan dengan fenomena yang terjadi, barangkali para pendidik, akademisi, dan pembuat kebijakan perlu mempelajari kembali pernyataan yang tertuang di dalam "World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: Vision and Action, yang diterbitkan oleh UNESCO. Deklarasi ini mengakui perlunya usaha memperkuat sistem pengelolaan dan pembiayaan pendidikan tinggi, sebagai berikut:

The management and financing of higher education require the development of appropriate planning and policy-analysis capacities and strategies, based on partnership established between higher education insitutions and state and national planning and co-ordination bodies, so as to secure appropriately streamlined management and the cost-effective use of resources. Higher education institutions should adopt forward-looking management practices that respond to the needs of their environments. managers in higher education must be responsive, competent and able to evaluate regularly, by internal and external mechanisms, the effectiveness of procedures and administrative rules... The ultimate goal of management should be to enhance institutional mission by ensuring high-quality teaching, training and research, and services to the community. This objective requires governance that combines social vision, including understanding of global issues, with efficient managerial skills... (UNESCO, 1998a: 10, dalam Lee & Gopinathan, 2003).

Dari pernyataan Deklarasi tersebut di atas tersirat bahwa  perbaikan kualitas hidup masyarakat harus menjadi tujuan utama pendidikan universitas. Arah globalisasi pendidikan tinggi diharapkan tidak terlalu mementingkan kebutuhan ekonomi melalui komodifikasi institusi. Reformasi yang dilakukan tetap harus menciptakan keseimbangan antara kemampuan untuk menghimpun sumber daya dan menghasilkan produk, yang dalam konteks pendidikan tinggi adalah lulusan yang berupa sumber daya manusia, yang berkualitas, berguna, berbekal keahlian yang mumpuni dan ikut membangun masyarakat ke arah yang kehidupan yang lebih baik.
Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.