Pages

28 January 2012

Kutipan Perda Kota Semarang No. 4/2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:
a. identifikasi warga miskin;
b. hak dan kewajiban warga miskin;
c. penyusunan strategi dan program;
d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
e. peran serta masyarakat.

Pasal 9

Setiap warga miskin mempunyai hak:
a. atas kebutuhan pangan;
b. hak atas pelayanan kesehatan;
c. hak atas pelayanan pendidikan;
d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
e. hak atas perumahan;
f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 10

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

(2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, estetika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Program penanggulangan kemiskinan meliputi:
a. bantuan pangan;
b. bantuan kesehatan;
c. bantuan pendidikan;
d. bantuan perumahan;
e. bantuan peningkatan ketrampilan;
f. bantuan modal usaha; dan
g. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 15

(1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.

(2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

(1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:

a. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan

b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walkota.

Pasal 17

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan

b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dan Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.



Understanding Diaspora from Sociological point-of-view

Citation source:

Hussain, Yasmin. 2005. "Writing diaspora: South Asian women, culture, and ethnicity" (p. 5-8). Ashgate Publishing, Ltd: UK.

Diaspora has become a breeding ground for new sociological concepts withing scholarly work. The rise of migration, nomadism, religious movements, urbanisation and pilgrimages have all helped precipitate the arrival of new sociological constructs of culture. In recent times diaspora has penetrated the discipline of sociology and provides new ways of thinking about race and ethnicity. The advent of hyphenated identities and multinational attachments reveal not so much loopholes in the traditional ways of analysing culture, but previously uncharted territory within the discipline itself (Werbner, 1997). Consequently, earlier anthropological conceptualisations of culture are rendered inadequate and inappropriate models for analysing the heterogenous composition of group collectivities in contemporary society.

A growing scholarly literature has responded to the evident expansion of the concept and discourse of diaspora and attempts to probe its salient features and limits (Safran, 1991; Totolyan, 1991 and 1996; Hall, 1990; Gilroy, 1993; Clifford, 1994; Brah, 1996; Werbner, 1990).

The advent of new subjectivities and hyphenated identities are issues dealt with within South Asian literature since they describe the possibilities of new identity formations within ethnic and minority of cultural spaces. This relates to how we might understand diasporic activities. According to Brah, different historical and contemporary contexts of diasporic activity must be understood not separately or comparatively, but 'in their dia-synchronic relationality' (1996, p. 190).

The concept of diaspora is entwined with the concept of power, because power determines the relations between minorities and majorities and often determines their insertion within the social relations of class, gender, racism and sexuality (Brah, 1996). The situating of a group within a country in terms of its economic, political and social  structure is also critical to its future interpretation. This relational positioning allows a deconstruction of the power which operates to determine the differences between one group and another with respect to the position that it holds within the cultural framework. Each diaspora has to be analysed in its own historical specificity, and its relational positioning to that of other diasporas and more importantly the dominant group in society (Brah, 1996).

Central to the concept of diaspora is the image of a journey; however, not all journeys can be understood as diaspora. Diasporic journeys are not the same as casual travel; they are about 'setting down and putting roots elsewhere' (Brah, 1996, p. 182) -- crossing geographical and mental borders. These discussions of diaspora are inevitably bound up with the notion of 'borders and territories' -- the arbitrary lines of social, cultural and psychic demarcation. Borders are politically and ideologically constructed as well as forming an analytical category. They have always been used as a means for refleting upon the indigenous condition of social relations with a restricted area. However both borders and diaspora are concepts constructed around references to the theme of locations, displacement and dislocation.
Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.