Pages

28 January 2012

Kutipan Perda Kota Semarang No. 4/2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:
a. identifikasi warga miskin;
b. hak dan kewajiban warga miskin;
c. penyusunan strategi dan program;
d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
e. peran serta masyarakat.

Pasal 9

Setiap warga miskin mempunyai hak:
a. atas kebutuhan pangan;
b. hak atas pelayanan kesehatan;
c. hak atas pelayanan pendidikan;
d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
e. hak atas perumahan;
f. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
g. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
h. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 10

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

(2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, estetika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Program penanggulangan kemiskinan meliputi:
a. bantuan pangan;
b. bantuan kesehatan;
c. bantuan pendidikan;
d. bantuan perumahan;
e. bantuan peningkatan ketrampilan;
f. bantuan modal usaha; dan
g. bantuan perlindungan rasa aman.

Pasal 15

(1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis.

(2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

(1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:

a. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan

b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walkota.

Pasal 17

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan

b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dan Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.



No comments:

Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.