Pages

22 July 2011

Pengentasan Kemiskinan: Lingkup Permasalahan dan Pemecahannya

Ukuran dan pelaporan kinerja sekarang ini dianggap sebagai komponen yang penting bagi akuntabilitas sektor swasta, nirlaba, maupun publik, baik di negara Kanada maupun di negara lain (Office of the Auditor General of Canada 2003; International Institute for Sustainable Development 2005; Overseas Development Institute 2006; Treasury Board of Canada 1998, 2000, 2001, 2002). Dalam prakteknya, perusahaan sektor swasta, nirlaba, dan publik semakin mendapatkan tekanan untuk mengukur kemajuan atas hasil, memiliki fleksibilitas untuk menjalankan operasi-operasi yang tepat untuk memenuhi harapan, dan melaporkan keluaran (outcomes) yang telah dicapai.

Laporan penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi best practices yang nyata dan mengusulkan beberapa indikator yang dinilai berguna untuk mengukur hasil dan pengaruh inkremental yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki ukuran, akuntabilitas dan pemahaman terkait dengan isu-isu pembangunan manusia. Langkah lanjutan ini penting sekali jika kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh stakeholder hendak diarahkan untuk membantu untuk mengentaskan kemiskinan, dan sebuah model dengan indikator diperkenalkan untuk membantu di dalam proses ini.

Dibandingkan dengan perusahaan swasta atau nirlaba, perusahaan sektor publik lebih enggan untuk meningkatkan daya saing maupun memperbaiki pertumbuhan – institusi publik lebih bertujuan memberikan kualitas pelayanan tertinggi kepada publik dan untuk mengatur serta melaporkan hasil serta kinerja yang dicapai. Satu elemen yang signifikan dari reformasi sektor publik adalah perubahan menuju suatu pendekatan yang memberikan perhatian yang lebih besar kepada hasil yang dicapai dengan dolar wajib pajak; baik sektor swasta maupun nirlaba sama-sama menghadapi tekanan yang semakin bertambah dari stakeholder (bisnis, civil society, pemerintah, dan tenaga kerja) untuk menunjukkan hasil, khususnya dalam bidang kontribusi mereka bagi pengembangan manusia dan pengurangan kemiskinan.

Bukti terpercaya mengenai pengaruh kebijakan dan program terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan isu-isu sosial lainnya bergantung pada tingkat pemahaman tentang perbedaan antara input, output, keluaran dan indikator. Agar dapat dipercaya oleh publik, pelaporan kinerja tentang isu-isu seperti ini perlu fokus secara lebih selektif pada pengidentifikasian ukuran-ukuran kunci kinerja dan pelibatan konstituen-konstituen kunci.

Meskipun telah banyak sekali literatur tentang pengaruh dan hasil program dan kebijakan (contoh: Behn 2003; Edwards et al. 2006; Malina dan Selto 2004; Martinez 2005; Moullin 2005; Neely 2005; Royal Statistical Society 2003); banyak pembuat kebijakan, pelaksana evaluasi program, dan stakeholder telah begitu familiar dengan literatur ini, dan siapapun yang memahai metode-metode yang tepat yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan menilai pengaruh dan hasil tidaklah optimal (Marshall et al. 2004; Neely 2005; Thomas 2004). Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh pelaksana evaluasi program jika memahami literatur kajian hasil dan pengaruh. Sebagai contoh, jika stakeholder terus menyertakan ukuran-ukuran kinerja yang lebih tepat untuk membantu pelaporan akuntabilitas dan kinerja, dan pelaku evaluasi program memasukkan prinsip-prinsip dari penilaian pengaruh dan hasil di dalam evaluasi formatif maupun sumatif, maka perusahaan akan semakin kuat untuk melakukan pendekatan terhadap akuntabilitas dan ukuran kinerja pada tingkat yang strategis. Selain itu, perubahan-perubahan ini akan merespon perubahan pola pikir publik terkait dengan akuntabilitas kinerja, pada saat memberikan informasi yang lebih lengkap dan kesempatan yang lebih luas kepada manajemen perusahaan agar menciptakan pilihan-pilihan yang lebih efektif di dalam investasi program.

Sumber:
Dwyer, Rocky J. 2004. "Alleviating poverty: how do we know the scope of the problem and when we have solved it?". Saint Paul University, Canada.

Download naskah lengkapnya di SINI

Indonesia to the 2014 FIFA World Cup qualifiers

On Saturday, July 23rd 2011, Indonesian national football team is going to begin campaign toward the FIFA World Cup Brazil 2014, playing Turkmenistan in an away game. Since 1938, when the squads played under Dutch East Indies (DEI) jersey, Indonesia has never surpassed the qualifier rounds. Being in the world cup have been something to achieve all the time. Once in thepast the obsession was closely reached but double defeats to South Korea in the AFC zone's playoff final for the Mexico 1986 prevented the 'Merah-Putih' squads to join the finals. Since then, Indonesia could only be better than non-participators.

According to the late Rinus Michels, 'the father' of total football, Indonesia has plenty of good talents at youth sectors. His comment was proven by good achievements of the youth teams in several occasions, such as Danone Cup invitation, Milan youth tournament, and Arsenal youth tournament. But a misconception continues to happen. The Indonesian FA, PSSI, has not implemented a good conduct of developing a football team. There is a 'missing link' of football development from the youth to the senior levels. Most talents have been 'missing in action' before they have reached the senior level.

Negative climate of the PSSI organization also contributes the difficulty in creating a strong football team. Political interest has continued to highlight the life of Indonesian football. It is not a good climate when one group of interest claims a success and the other is to blame due to failure. In my opinion, the choice of the new management is due to political interest. The mentality of "showing-off merit" has sacrificed the growth of the country's football. The squads preparation has been in trouble due to the change of head coach from Alfred Riedl to Wim Rijsbergen. The 1974 FIFA World Cup runners-up steps up the managerial seat following the contract termination by PSSI with the Austrian trainer. Some believe that Riedl related to the former staff under the administration of Nurdin Halid, but the Djohar Arifin's PSSI claimed that Riedl had an individual contract with Nirwan Bakrie, instead of with the Organization. Well, no matter the reason of this contract termination, PSSI has not shown their professionalism in preparing the team. Then what can Rijsbergen do in several days? Or, is it the way used by PSSI to camouflage their weakness, by claiming that "we had limited times of preparing the squads" should the team loses to Turkmenistan on the week-end showpiece in Ashgabat? Or, is it the tactic of the current staff to claim their good, critical decision by replacing Riedl with Rijsbergen should the team wins the match? Of course the fans are not that stupid to believe.

Indonesian football needs persons who are willing to devote, not a sort of mercenaries who 'buy and sell' for their own benefits. If this for-profit intent continues, the World Cup is going to be something that ruis our breakfast. Even, the World Cup dream may turn into a nightmare.
Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.