Pages

31 January 2010

Central Java Local Minium Wage (UMR) 2010 Fiscal Year

Central Java authority to rise Local Minimum wage

Governor of Central Java has signed a Letter of Decree No. 561.4/108/2009 on the Local Minimum Wages of 35 local authorities (Regencies and Municipalities) for 2010 fiscal year. The 2010 Local Minimum wage is IDR55,791 more than the previous fiscal year. Of the 35 regencies/municipalities, the Municipality of Semarang tops the wage by IDR939,756, whereas the bottom rank goes to the western region of Cilacap Regency by IDR660,000. This composition makes the average Local Minimum wage of the 35 regencies/municipalities IDR734,874. 

The above Decree must be obeyed by business communities. Those who have objections, a delay proposal will be made available by the government. According to the Letter of Decree of the Minister of Employment, Transmigration, and Settlement No: Kep.231/MEN/2003, the delay proposal must be endorsed by the business owners to the governor via empowered authorities not later than 10 days before the wage taking effect. Siswolaksono said that this decision is effective by January 2010.

Central Java Local Office of Employment, Transmigration, and Settlement has planned to establish a team, which incorporates regent/municipal authorities to take the responsibility of delaying the decision-making. Previous fiscal year evidenced a delay efforts of 77 business owners. Of these numbers, three business owners removed the delay proposals, 15 were rejected, and 59 were acceptable.

Below are the list of Local Minimum Wages by localities in Indonesia Rupiah (IDR)

Banjarnegara: 662,000.00
Banyumas: 670,000.00
Batang: 745,000.00
Blora: 742,000.00
Boyolali: 748,000.00
Brebes: 681,000.00
Cilacap (urban area): 760,000.00
Cilacap (eastern area): 675,000.00
Cilacap (western area): 660,000.00
Demak: 813,400.00
Grobogan: 687,500.00
Jepara: 702,000.00
Karanganyar: 761,000.00
Kebumen: 700,000.00
Kendal: 780,000.00
Klaten: 735,000
Kudus: 775,000.00
Magelang (municipal): 745,000.00
Magelang (regent): 752,000.00
Pati: 733,000.00
Pekalongan (municipal): 760,000.00
Pekalongan (regent): 760,000.00
Pemalang: 675,000.00
Purbalingga: 695,000.00
Purworejo: 719,000.00
Rembang: 702,000.00
Semarang (municipal): 939,756.00
Salatiga (municipal): 803,185.00
Sragen: 724,000.00
Sukoharjo: 769,500.00
Surakarta (municipal): 785,000.00
Tegal: 687,500.00
Temanggung: 709,500.00
Wonosobo: 715,000.00

Data Source: The Central Governor Decree No 561.4/108/2009

Robert Ludlum

Robert Ludlum adalah seorang penulis berkebangsaan Amerika Serikat yang menghasilkan karya thriller sebanyak 29 buah novel. Reputasi Ludlum sebagai seorang penulis ialah meraih penjualan sebanyak 210 juta kopi dan banyak karyanya yang diterjemahkan ke beberapa bahasa. Tercatat sebanyak 32 bahasa yang digunakan untuk mengalihbahasakan karya cipta Ludlum.

Mengikuti jejak perjalanan karirnya, Ludlum mengawali kiprahnya di panggung sastra sebagai seorang pemain dan produser teater. Figur yang enerjik, pencinta kebebasan, suka menyendiri, dan petualangan ini sangat dipuja-puja penggemarnya. Salah satu ungkapan terkenal yang pernah ia kemukakan ialah "Saya berusaha menyeimbangkan kemampuan dalam bidang menulis dan teater dengan cara yang sama. Bahkan mungkin sebagian novel yang saya tulis tidak jauh dari sifat teatrikal."

Cerita-cerita di dalam novel Robert Ludlum menggambarkan seseorang atau sekumpulan orang dalam sebuah kelompok kecil yang berjuang melawan kekuatan besar. Kisah yang ia angkat menceritakan keberhasilan pihak yang menentang kekuasaan politik dan ekonomi melalui cara yang menakutkan. Visi yang diusung oleh Ludlum kepada dunia adalah sebuah keadaan di mana organisasi multinasional, rezim militer, dan pemerintah yang melakukan konspirasi untuk mempertahankan status quo mereka. Meskipun Ludlum tidak terlalu menguasai pengetahuan bidang militer, namun banyak dari novelnya yang ditelaah dengan penjelasan teknis, fisika, dan biologis secara mendalam, termasuk diantaranya penelitian yang dilakukan tentang cerita Bourne Identity.

Terlepas dari prestasi gemilang tersebut, sebenarnya Robert Ludlum belum mendapatkan pengakuan yang resmi dari para penulis dari genre yang berbeda, seperti John Le Carre. Para pengkritiknya tidak begitu suka dengan teknik penulisan Ludlum yang sering menggunakan tulisan miring, kalimat pendek, tanda seru, tanda sambung, dan sebagainya. Ia juga dinilai terlalu mengumbar melodrama, mempergunakan tokoh-tokoh yang simplisistik dan pengembangan psikologis yang terbatas.

Akan tetapi, Ludlum merupakan orang pertama yang menulis thriller yang menjadi tren masa kini, memberikan inspirasi sejumlah penulis seperti David Morrell dan Gayle Lynds. Ialah yang mempopulerkan operasi kerjasama intelijen dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bahwasanya yang dahulunya dinilai sekedar fiksi yang tak akan menjadi kenyataan, pada akhirnya saat ini sungguh terjadi: Kedua negara adikuasa ini dapat hidup saling berdampingan pasca usainya Perang Dingin.

Data Diri:

Robert Ludlum
Nama samaran (sebagai penulis):
Jonathan Ryder, Michael Shephard
Lahir:
New York City, 25 Mei 1927
Meninggal:
Florida, 12 Maret 2001
Pendidikan:
The Rectory School
Cheshire Academy
Wesleyan University
Alpha Delta Phil
Jenis Novel:
Thriller, Misteri
Karya:
The Osterman Weekend
The Holcroft Covenant
The Apocalypse Watch
The Bourne Identity
The Bourne Supremacy

28 January 2010

Ikhlas Beramal

Diriwayatkan Khumaidi Abdullah bin Zubair, berkata diceritakan kepada kami oleh Sufyan, berkata diceritakan kepada kami Yahya bin Said Al Anshori, berkata dikabarkan kepadaku oleh Muhammad bin Ibrahim At Taimii bahwasanya dia mendengar Al Qomah bin Waqas Al Laisy berkata: Aku mendengar Umar bin Khotob RA di atas mimbar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya amal itu diawali dengan niatnya dan sebenarnya segala urusan itu tergantung pada niatnya, maka barang siapa hijrahnya/kepindahannya ke urusan dunia yang diharapkannya, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sebatas kepada sesuatu yang menjadi tujuannya.” Maksudnya: Segala sesuatu perbuatan yang akan kita lakukan semua itu harus diawali dengan niat, sedangkan perbuatan yang baik, yang diawali dengan niat, itu merupakan ibadah. Seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya: ”Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian inilah agama yang lurus.” Setiap amal perbuatan yang dilandasi sikap ikhlas karena Allah dan bersih dari cela dan keinginan-keinginan tertentu, maka perbuatan itu lebih bisa diharapkan untuk diterima dan lebih besar pahalanya, dan itulah permata Islam. Sedangkan niat yang buruk akan mengantarkan pelakunya kepada neraka jahanam, bahkan di neraka Hawiyah yang paling dasar. Islam merupakan agama yang menganjurkan untuk berderma, suka memberi, mengeluarkan harta dari jiwa yang tulus, dan menginfakkan harta benda untuk kebaikan yang telah ditetapkan guna menyucikan setiap individu dari kedengkian dan menyucikan masyarakat dari kejahatan. Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Orang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka; sementara orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang yang bodoh, yang dermawan, lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang kikir.” (HR Tirmidzi, Al Misykah, Juz I no. 1869) Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan menutupi kemurkaan Tuhan, silaturahim itu akan memberkati usia orang yang melaksanakannya dan perbuatan itu menjaga dari perbuatan jahat. Dari abu Umamah, Nabi bersabda: “Perbuatan-perbuatan baik itu menjaga dari perbuatan jahat, sedekah secara sembunyi-sembunyi itu menghapus kemarahan Tuhan, dan silaturahmi itu menambah usia.” (HR Tabrani Majma ‘Az Zawa ‘Id, Juz III, Bab Shadaqah As-Sirr hlm.115) Allah melihat kepada hati dan niat, bukan melihat kepada sikap lahirinyah dan perbuatan jazad. Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi dia melihat hati dan amal perbuatan kalian” (HR Muslim, Al Misykah juz III no. 5314). Ikhlas adalah menyerahkan tujuan sepenuhnya semata-mata hanya untuk Allah, baik dalam pembicaraan, gerakan, perbuatan, ucapan dan ketundukan kepada segala sesuatu yang bersumber dari Allah dan Rosul-Nya. Barang siapa yang mampu memegang agamanya dengan sangat kuat. Seperti Firman Allah dalam surat Luqman ayat 22: ”Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada Buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.”
Referensi: Al Husaini Mushthafa Ar-ris Muhammad Muaffiq Salimah. 2003. Fi Zhilillah Sab Atun Yuzhilluhumullah. Cetakan Pertama. Najla Press, Anggota IKAPI: Jakarta. Imam Nawawi. 1992. Riyadhush Shalihin. Al Maktab Al Islami Pustaka Azzam.

Muhammad Hatta

Hatta was born in Bukittinggi, West Sumatera on August 12, 1902, under the name Mohammad Athar. He was educated under strict religious family. His grandfather was a notable religious leader in Batu Hambar, Payakumbuh. When he was eight, Hatta lost his father, Haji Mohammad Jamil, so that he was then raised by his mother's family, together with his six sisters. Hatta was lucky to be part of a wealthy family, for which he could be guaranteed enough education background. He attended elementary school at Sekolah Melayu Bukittingi and then continued to Europeesche Lagere School (1913-1916) in Padang. When he turned 13, Hatta actually passed the recruitment test for HBS highschool in Batavia (the present day Jakarta). However, his mother thought that he was still too young to part from his relatives. Accordingly, Hatta had to be satisfied to continue the high school at MULO Padang. Hatta's dream to visit Batavia was made real in 1919, when he actually entered the HBS. There, he made a great academic record and passed the final exams promptly. In 1921, Hatta went to Rotterdam, the Netherlands, to study trade and business at Nederland Handelshogeschool (the Rotterdam School of Commerce, which now is known as Erasmus Universiteit), where he gained handels economie title in 1923. He spent in the Netherlands eleven years. It was told that Hatta had been interested in national movement since his days in MULO. In 1916 some youth movements were born, such as Jong Java, Jong Minahasa, Jong Sumateranan Bond, and Jong Ambon. Hatta joined Jong Sumateranan Bond and he grew his talents in administrative and economic affairs. He held a treasure position in the organization. Hatta's active involvement in organization drew him intimate with Nazir St. Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, and Abdul Madjid Djojoadiningrat. This 'band of brothers" also then got caught by the Dutch government due to their sounding "rebellion move". However, the Supreme Court in Den Haag freed these youngsters from all charges on March 22, 1928. In this historical event, Hatta spoke his defense with the title, "Indonesia Vrij" (Bahasa: Indonesia Merdeka, English: Freedom for Indonesia). Hatta went home in 1932 and joined Indonesian National Education Party (PPNI), which brought mission of improving political awareness of the people through the nation. In February 1934, leaders of the Party were arrested by the Dutch government and then were cast away to Boven Digoel. There were seven of them, and Hatta was included. Answering a question about the Communist Party Movement which blew up the nation in September 30, 1965, he said, "It is not important whether the Communism was forbidden or allowed; it is more important to eliminate conditions by which the communists may seek their rebirth. In other words, the nation must work hard to eradicate poverty and to cover gaps between the riches and the poors. To me, the parameters for the national growth are inadequate. The most importantly, income proliferation and living improvement of the grass roots."

26 January 2010

Quantitative Research

A. Definition Quantitative research is a scientific work, which measures a case using statistical analysis. This research has its roots from positivists led by Auguste Comte. The school of positivism contends that in order social sciences to advance, they must adopt exact sciences (Harahap, 1992). Data collection in quantitative researches is done by using structured question lists, which are developed based on observed variables. Following this step, the quantitative data are obtained. Unlike their qualitative counterparts, quantitative researches do not focus on case studies, but on survey results. Richard and Cook (in Abdullah Fajar, 1992) explains the difference in paradigm between qualitative and quantitative researches as follows: a. Qualitative researches... - rely on qualitative methods. - rely on phenomenologism and verstehen; their attention directs on understanding of human acts from the actors point-of-view themselves. - use naturalistic observation and are uncontrolled. - are subjective in nature. - keep closely related to the data; base on individuals' inner perspectives. - are discovery-oriented, grounded studies that put weight on expansion, description, and induction. - are process-oriented. - can not be generalized due to its single case study principle. - have holistic characteristics. - assume dynamic realities. b. Quantitative researches... - assume the use of quantitative methods. - rely on logic positivism; looking for facts and causes of social symptoms despite individual conditions. - use observations based on obtrusive and controlled measures. - are objective. - are verification-oriented, ungrounded studies; focus on confirmatory aspect, reduction, inference, and deductive-hypotheses. - can be generalized based on multiple cases. - are particular. - assume stable realities. B. Stages of Quantitative Researches 1. Background of problem According to Wardi Bachtiar (1997), the background of the problem in quantitative researches consists of the followings: - arguments of why the problem is interesting to study from either theoretical or practical aspects. - explanation of negative causes once the problem is unresolved. - explanation of positive effects as a result of the study. - description of current study relevance to previous studies - illustration of study outputs and their importance to society, nation, or knowledge. 2.Problem identification, selection, and formulation - study problems can be identified due to the presence of gaps between what should have been and what is going on in reality as well as information or theoretical gaps. - selection of problem has values of study (original and reliable), fisibility (cost, time, and condition), link and match with researcher's qualifications, and correlation between two or more variables (Nazir, 1988). - formulation of problem deals with question marks, explanation and exposition, and hypothetical backgrounds. 2. Validity and Reliability of Research Instruments Validity and reliability relate to developing questions and statements, which result in conceptual and operational definitions. - conceptual definitions are sources provided by previous experts or authors. researchers can get this definitions from a library study. - in case of no conceptual definitions from the library study, the researchers can discuss the problems with experts who have conceptual competencies. - conception definitions may refer as the concepts to research respondents with the same characteristics (Ancok, 1989). 3. Determination of Research Method - population and sample selection as research subjects - data collection technique selection - data analysis method selection based on the data types 4. Development of research framework Research framework is an anchor by which systematical and logic plans are based. This framework contains title, background of problem, objective, study of literature, hypothesis, operational definition, method of research, research schedule (including the research performers), and research expenditure. 5. Data collection In collecting research data, a researcher must have ability to trace back area mapping, source of information, and data exploration. Hence, he or she needs well-organized training and education. 6. Processing, analysis, and interpretation of research outputs Data processing consists of editing, coding, categorizing, and tabulating. This analysis aims to simplify the data in order to be easily read and interpreted. The quantitative researches perform this processing by way of statistical techniques. Meanwhile, interpretation aims to interpret the analytical results to wider extent where conclusion is based on. 7. Development of research report To enable the report development, an out line report framework is necessarily needed. References: Abdullah Fajar, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Jurnal Penelitian Agama Nomor: 1 Juni – Agustus 1992. Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Djamaluddin Ancok, Teknik Penyusunan Skala Pengukuran; PPK UGM, Yogyakarta, 1989. Nasruddin Harahap, Penelitian Sosial : Latar Belakang, Proses : Persiapan Pelaksanaannya, dalam Jurnal Penelitian Agama Nomor: 1 Juni – Agustus 1992. Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, Logos: Jakarta, 1997.

25 January 2010

Rencana Bisnis Perusahaan

Mengetahui siapa yang menuliskan rencana bisnis Untuk mengantisipasi proses penyusunan rencana bisnis kita akan bergantung pada struktur yang menjadi ciri khas perusahaan yang kita tempati. Jika perusahaan kita adalah kita sendiri, maka kitalah yang menuliskan rencana bisnis perusahaan tersebut. (Meskipun terkadang kita perlu seorang konsultan guna membantu dalam sejumlah hal.) Jika perusahaan kita kecil dan lapisan manajemennya sedikit, maka barangkali kita masih sanggup menangani sebagian besar urusan yang terkait dengan penyusunan rencana bisnis. Akan tetapi, kita mungkin akan terlalu membebani anggota tim manajemen perusahaan dengan banyak hal -- dan kadangkala ide-ide dari manajer bagian lain yang sekiranya dapat membantu kelancaran proses akan menjadi alternatif yang menguntungkan. (Dalam situasi seperti ini, keberadaan seorang konsultan tetaplah penting karena ia akan berperan sebagai orang yang memiliki keahlian khusus dalam menyusun rencana kerja, yakni dengan membantu pekerjaan secara garis besar.) Jika perusahaan kita besar dan sumber dayanya banyak, maka kita dapat menugaskan anggota staf atau departemen yang khusus menangani perencanaan strategis atau pengembangan bisnis strategis. Manfaatkanlah sumberdaya ini namun tetaplah berperan sebagai pihak yang paling menentukan dalam organisasi. Inilah yang kita sebut sebagai rencana perusahaan kita. Meskipun kita menyerahkan tanggung jawab perencanaan kepada orang lain, namun tidak berarti bahwa kita harus lepas tangan dari proses yang sedang berlangsung. Dalam "Marshal Your Resources," kita dapat mempelajari kiat-kiat terbaik untuk merencanakan dan menjalankan rencana bisnis. Cara mengubah ide menjadi realita Apapun yang kita putuskan untuk dijalankan, kita akan memerlukan langkah-langkah berikut ini untuk mengubah rencana bisnis dari sekedar ide menjadi sesuatu yang nyata: -Kembangkan strategi. Kita tidak dapat menuliskan rencana strategis tanpa memiliki strategi bisnis. Gunakan kesempatan ini untuk mengembangkan, memantapkan, atau mengartikulasikan strategi jangka-panjang perusahaan. -Menghimpun fakta-fakta. Sebuah rencana bisnis harus disusun berdasarkan informasi yang jelas. Sebelum menuliskan rencana, kita perlu menghimpun fakta-fakta dan angka-angka pasar, termasuk diantaranya, bilamana mungkin, informasi tentang para pesaing kita nanti. Mempelajari audiens Kesalahan paling fatal sebagian besar perusahaan pada saat menyusun sebuah rencana bisnis ialah menuliskan rencana tersebut tanpa disertai dengan penentuan target audiens yang jelas. Perusahaan-perusahaan yang bersikap seperti ini memang dapat mengikuti semua aturan dan semua tahapan, namun apa yang mereka rancang masih bersifat generik atau terlalu luas sehingga tidak memahami sasaran apa yang sesungguhnya mereka proyeksikan. Akan lebih baik jika sebuah perusahaan mengetahui terlebih dulu siapa atau untuk pihak mana rencana bisnis dibuat (dan sekaligus mengapa) sehingga perusahaan tersebut dapat menyusun rencana demi menarik audiens tertentu. Jika perusahaan telah mengetahui target audiens yang pasti, maka perusahaan tersebut akan dapat mengetahui pula audiens mana saja yang tidak perlu dijadikan target (karena audiens yang tidak masuk dalam target tersebut telah tahu, atau bahkan tidak akan peduli dengan rencana perusahaan) dan apa yang sebaiknya mempersiapkan segala sesuatu yang sekiranya diburu oleh target audiens (sesuai harapan atau minat audiens). Jika perusahaan telah mengetahui audiensnya, maka perusahaan tersebut akan mengetahui apakah rencana yang disusunnya harus bersifat jangka panjang, sederhana atau terperinci, konservatif atau fleksibel, dsb. Singkatnya, jika perusahaan mengetahui siapa audiens dari rencana tersebut dan apa yang diinginkan oleh audiens, maka perusahaan tersebut akan dapat menyusun rencana yang tepat. Uraian di atas adalah kiat keberhasilan bisnis yang telah sering diterapkan oleh para pebisnis hebat. Mereka mengetahui konsumennya dan menyediakan produk yang benar-benar memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dalam kasus ini, konsumen kita adalah pembaca, dan produk kita adalah rencana bisnis. Menyediakan sebuah produk yang tidak sesuai dengan konsumen sama artinya dengan menyusun suatu rencana bisnis yang kurang tepat bagi target audiens. Terkait dengan keberadaan audies yang akan menggunakan rencana bisnis, maka perusahaan harus mengambil langkah-langkah berikut ini: -Menentukan audiens. -Mengadakan pengamatan tentang rencana pesaing. -Mengetahui berbagai jenis investor dan kreditor. -Mengetahui harapan audiens.

Agama Bangsa Jepang

Pada masa kekuasaan Shogun Tokugawa, terjadi adaptasi banyak agama yang dapat diringkas ke dalam unsur-unsur tertentu yang sifatnya hampir universal dan dari situ kita dapat menyebutnya sebagai "agama bangsa Jepang". Dalam ruang lingkup agama yang dianut oleh bangsa dan keluarga tradisi-tradisi religius yang hebat direpresentasikan dan saling berpadu satu sama lain. Sebagai contoh, Konfusianisme dan Shinto dipengaruhi oleh metafisika dan psikologi agama Buddha; Buddhisme dan Shinto banyak terpengaruh oleh etika Konfusianisme; dan Konfusianisme dan Buddhisme juga dekat dengan karakteristik agama yang dianut oleh bangsa Jepang.

Namun demikian, di luar sifat yang homogen ini, sejumlah sekte menekankan batasan umum dalam bentuk konfigurasi yang berbeda-beda, sehingga muncul banyak hal yang perlu dibahas dalam ruang lingkup analisis yang berbeda. Fungsi-fungsi sosial pokok yang dimainkan oleh agama ialah menjadi sumber inspirasi bagi konteks makna nilai-nilai pokok kemasyarakatan dan untuk memenuhi tantangan nilai-nilai yang muncul karena frustrasi akan situasi yang dialami oleh manusia. Fungsi-fungsi pokok ini memerlukan orientasi menuju sebuah sistem superordinat yang dipengaruh oleh atribut-atribut yang terbaik. Sistem superordinat menghasilkan konteks metafisik bagi nilai-nilai sentral dan oleh sebab itu menjadi landasan pokok dari makna yang terkandung di dalam nilai-nilai tersebut. Selain itu, sistem superordinat juga merupakan sumber kekuatan dan makna tertinggi yang dapat mendukung serta memenuhi hasrat manusia di dalam menghadapi rasa frustrasi yang seberat apapun. Secara garis besar terdapat dua konsepsi ketuhanan yang dianut oleh agama bangsa Jepang. Pertama, kesatuan superordinat yang memuat nurtur, kasih sayang, dan cinta. Contoh dari konsepsi ini antara lain keyakinan surga dan dunia Konfusianisme, Amida dan aliran Buddha lainnya, Shinto, serta keyakinan-keyakinan lain yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Kedua, konsepsi ketuhanan di atas tidak boleh dipahami sebagai dua hal yang saling bertentangan atau saling bersaing. Keduanya ditemukan dalam hampir setiap sekte dan tidak dirasakan sebagai hal yang eksklusif. Setiap konflik dipecahkan dengan teori tingkat kebenaran, dan konsepsi ketuhanan yang kedua tampaknya lebih sering digunakan sebagai bahan rujukan. Akan tetapi, ada beberapa bentuk ekstrim Zen yang secara radikal menolak konsepsi ketuhanan yang pertama. Sementara itu sekte lain, The Pure Land, menyebutkan pemujaan kepada Amida, yang termasuk konsepsi ketuhanan pertama, dalam bentuk yang agak eksklusif. Namun, di tengah sikap eksklusif ini, sekte tetap membuka pintu bagi interpretasi-interpretasi metafisik yang dapat mendekati jenis konsepsi ketuhanan kedua. Sebagian dari sekte dan gerakan yang alirannya ekstrim cenderung menggabungkan dua konsepsi. Agama Shinto dahulunya mungkin dianggap lebih dari segala hal yang berhubungan dengan kesuburan. Upacara-upacara panen dan ucapan syukur mendapatkan tempat khusus dalam kalender ritual. Pada masyarakat pedesaan ritual falik (phallic) dilakukan untuk memastikan kesuburan melalui magis yang simpatik, dan bahkan dalam upacara kenegaraan resmi kebergantungan mulanya tertuju pada persembahan dan janji melalui pujian-pujian kepada pencipta jika panen berhasil dengan baik. Engishiki, sebuah dokumen yang merangkum perjalanan mulai awal abad X, memuat teks doa untuk panen yang upacaranya diselenggarakan setiap tahun pada hari keempat bulan kedua oleh anggota pemuka agama Nakatomi pada jamuan upacara besar di ibukota. Penyuburan, pensucian, dan bentuk-bentuk ritual serupa terus bertahan hingga zaman modern sekarang ini, dalam bentuk ritual yang tetap primitif. Akan tetapi sebenarnya terjadi perubahan sejak abad XIII, khususnya pada daerah Ise, yakni munculnya rasionalisasi filosofis dan etis. Tak diragukan lagi bahwa perubahan ini terjadi karena adanya stimulus dari pengaruh Buddha, namun sebenarnya perubahan yang terjadi adalah karya asli dari tradisi Shinto dan tidak semata-mata menjiplak tradisi Buddha. Salah satu dokumen paling kuno yang menjelaskant tren ini adalah Shinto Gobusho yang disusun oleh para pendeta Geko dari daerah Ise yang kemungkinan berasal dari abad XIII; beberapa materinya berasal dari era yang lebih kuno lagi. Terkait dengan persembahan yang disebutkan dalam dokumen, bahwa "Para dewa tidak menginginkan pemberian berupa materi, melainkan kebaikan dan kerendahan hati," dan "Melakukan hal yang baik itu suci; melakukan hal yang jahat itu berdosa.

Para dewa membenci kejahatan, karena kejahatan itu tidak suci," Biksu Muso-Kokushi (1271-1340) mengutarakan kembali sebuah kunjungan ke daerah Ise tak lama setelah periode kompilasi Shinto Gobusho. Muso-Kokushi dari kunjungan tersebut mendapatkan informasi tentang ide-ide persembahan dan pensucian yang mengandung makna etis dan simbolis. Implikasi dari ide ini adalah kesucian terdalam untuk hubungan manusia dengan Tuhan. Buddhisme di Jepang mengalami serangkaian perubahan yang sangat mirip dengan Shinto. Meskipun ada keraguan dari sejumlah biksu Buddha yang memahami sesuatu tentang bentuk-bentuk yang filosofis dari agama mereka, namun akan sulit dibantah bahwa pentingnya Buddhisme pada abad-abad awal perkembangannya di Jepang tergolong berhaluan magis. Sutra sering dibaca bukan dibaca dari muatan intrinsiknya melainkan hasil magisnya. Sebagai contoh, pada abad VII muncul keyakinan bahwa pembacaan Sutra akan menghadirkan hujan, Maha-megha-sutra dianggap mantra yang cocok untuk meminta hujan. Sementara itu Sutra lainnya dibaca untuk menangkal hujan jika orang ketakutan akan bahaya banjir. Ritual puasa para vegetarian (kelompok orang bukan pemakan daging) dilakukan oleh para biksu untuk memulihkan kesehatan atau memperpanjang umur sehingga jiwanya akan suci dan murni jika nanti dipanggil pulang ke nirwana. Konfusianisme hanya disebutkan sedikit dalam pembahasan ini. Konfusianisme muncul melalui sebuah proses rasionalisasi yang dapat diperbandingkan dengan yang kita bahas tentang Shinto dan Buddhisme. Arthur Waley menganggap transisi dari tahap "pengorbanan auguristik" ke tahap "moralistik" adalah bentuk transisi yang mulai ada sekitar tahun 400 SM atau lebih awal lagi dan disempurnakan ketika memasuki zaman Hsiin Tzu (298-238 SM). Pentingnya proses rasionalisasi ialah bahwa proses-proses tersebut menciptakan kemungkinan tindakan religius berdasarkan sejumlah premis dan diaplikasikan secara sistematis dalam berbagai konteks. Tindakan religius yang berpengaruh besar bagi orang Jepang adalah usaha untuk mencari "Keagungan yang Mutlak" (Great Ultimate) atau Tao. Kita dapat membedakannya ke dalam dua bagian. Pertama, usaha untuk mencapai kesatuan/keesaan melalui tindakan-tindakan atau pengalaman-pengalaman pribadi. Kedua, melalui praktek paham Taoisme berdasarkan filosofi bangsa Cina. Menurut Fung Yu-lan, Taoisme Chuang Tzu adalah contoh dari jenis Konfusianisme pertama dan Mencius adalah contoh Konfusianisme jenis kedua. Mencius boleh dibilang sebagai sumber utama munculnya ide yang menyebutkan bahwa keesaan mistis (mystical unity) dapat dicapai melalui tindakan moral atau tindakan kasih sayang. Konfusianisme Jepang menurut versi ajaran Chu Hsi dan Wang Yang Ming (1472-1529) memiliki pandangan kultivasi-diri spiritual yang beragam bentuknya.

Konfusianisme lebih melekat pada pemikiran religius orang Jepang. Banyak teori, khususnya para penganut rasionalisasi Shinto, memberikan kesimpulan demikian. Antara Buddhisme dan Konfusianisme menciptakan hubungan-hubungan partikularistik dengan atasan/pemimpin dalam ikatan yang sakral dan memaksakan kinerja kewajiban tingkat tinggi pada pemimpin demi keadilan atau pengorbanan kepada agama. Keduanya memberikan landasan metafisik, sebuah pandangan tentang alam manusia dan ketuhanan, yang membuat nilai-nilai sentral menjadi bermakna pada sejumlah aspek yang penting. Tindakan religius menjanjikan pengorbanan dan pencerahan, kemenangan makna atas puncak frustrasi jika nilai-nilai dipersatukan, dan kesedihan dalam dasar keegoan jika tidak ada nilai yang melekat. Dalam periode Tukogawa, tindakan religius mendorong munculnya nilai-nilai sentral. Dalam pandangan ketuhanan nilai-nilai kinerja dan partikularisme dipahami sebagai pendefinisian objek religi. Ketuhanan menjalankan tindakan yang mulia terkait dengan siapa yang berada pada hubungan partikularistik dengannya. Di dalamnya mencakup kewajiban timbal-balik kesetiaan dan rasa hutang budi. Pandangan tentang ketuhanan sebagai "landasan keberadaan" (ground of being) mendefinisikan objek religius dengan nilai-nilai partikuralisme dan kualitas. Objek religius tidak "bertindak". Ia bukanlah sebuah objek senyatanya karena kedudukannya berada di luar objek dan subjek, namun cenderung sebagai sebagai identitas diri dan identitas lain yang dapat dicapai oleh aktor/pelakunya. Referensi: Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan.

20 January 2010

Perkembangan Partai Politik Nigeria

Secara garis besar, perkembangan partai politik yang berlangsung di Nigeria dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tahap. Politik kepartaian di negara Nigeria telah mengalami liku-liku keadaan dari waktu ke waktu. Evolusi sistem partai telah mengalami tiga kali "percobaan" dari pihak militer, yang pada setiap dari tiga kasus tersebut selalu melarang keberadaan partai yang ada dan memaksakan diri untuk membuat partai baru yang bebas dari pengaruh daerah atau kelompok etnis tertentu. Hanya sedikit partai yang mampu membangun landasan nasional. Sebagian besar partai terbentuk berdasarkan wilayah, bukan berdasarkan ideologi. Tahap I: Sebelum dan Setelah Kemerdekaan (1944-1966) Akar dari sistem kepartaian di Nigeria dapat kita telusuri sejak awal abad XX, yakni saat terjadi pergerakan kaum nasionalis. Diantara para pemimpin pergerakan yang menonjol muncul nama Herbert Macaulay (1884-1946). Ia digambarkan sebagai "bapak nasionalisme Nigeria". Macaulay dipengaruhi oleh gerakan Pan-Afrika, yang mengadakan kongres secara periodik di Eropa dan Amerika Serikat antara tahun 1919 dan 1946. Kongres ini dipimpin oleh W.E.B. Dubois. Nasionalisme di Nigeria pada awalnya mendapatkan inspirasi dari National Congress of British West Africa, yang pada pertemuan perdananya tahun 1920 diikuti oleh Nigeria, Gold Coast (sekarang Ghana), Sierra Leone, dan Gambia. Pada tahun 1923 Macaulay mendirikan partai Nigerian National Democratic (NND) berpusat di kota Lagos dan aktif hingga akhir dekade 1930an. Partai ini berkeinginan membebaskan Afrika dari belenggu penjajahan. Bentuk partai memasuki tahap baru pada dekade 1930an dengan ditandai kembalinya sejumlah mahasiswa Nigeria yang belajar di luar negeri. Mereka mengadakan pertemuan dan menggagas ide demokrasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Adapun tokoh pemuda yang mendapatkan banyak sorotan kala itu ialah Nnamdi "Zik" Azikiwe (1904-1996), seorang dari suku Ibu yang bergabung dengan Macaulay pada tahun 1944 dan membentuk sebuah platform nasional bernama National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC, selanjutnya berubah nama menjadi National Convention of Nigerian Citizens). Tokoh pemuda lain bernama Obafemi "Awo" Awolowo (1909-1987). Ia mendirikan Action Group di Yoruba pada tahun 1948. Setahun kemudian, lahirlah Northern People's Congress (NPC) yang dipelopori oleh Alhaji Sir Ahmadu Bello, seorang pemuka agama (Saurdana) Sokoto dari daerah barat-laut Nigeria. NPC ini didirikan untuk menampung aspirasi warga yang berdomisili di darah utara. Tiga gerakan pemuda di atas (NND, NCNC, dan NPC) sama-sama menyerukan tentangan terhadap faham kesukuan (tribalisme). Namun ketiganya hanya mampu mendapatkan suara di daerah sendiri saat berlangsung Pemilu tahun 1951.Fakta ini menunjukkan bahwa tradisi politik Nigeria berkonsentrasi pada daerah dan kelompok etnis. Pada tahun 1959 berlangsung Pemilu tingkat federal. Ketiga partai ini sekali lagi ikut serta di dalamnya. Tidak ada partai yang meraih kemenangan mutlak dan hasil pemilu berlanjut pada terjadinya koalisi antara NCNC dan NPC. Pemimpin NPC, Ahmadu Bello, sebenarnya berpeluang besar untuk menjadi Perdana Menteri, akan tetapi ia memilih untuk tetap memegang jabatan Perdana Menteri Wilayah Utara karena ia merasakan bahwa jabatan yang sedang ia pegang telah cukup bagus baginya. Akhirnya, Perdana Menteri Nigeria diserahkan kepada ketua partai NPC, Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa. Balewa inilah yang menjadi PM pertama Nigeria. Sementara itu, pihak oposisi dijalankan oleh Action Grup (AG) yang dikomandoi oleh Awolowo. Tahap II: Republik Kedua (1979-1983) Di tengah persiapan menuju pemerintahan sipil pada akhir era 1970an, rezim Obasanjo melarang politik etnis dengan menetapkan peraturan tentang bentuk partai. Keanggotaan partai wajib terbuka bagi semua warga, nama partai dan masalah yang diperjuangkan tidak boleh mengatasnamakan kepentingan etnis, dan markas besar partai harus berada di ibukota federal, Lagos. Obasanjo juga memimpin pembentukan Federal Election Commission (FEC) untuk mengadakan seleksi partai yang mendaftar, memastikan bahwa setiap partai telah memenuhi kriteria dan aturan baru. Sebanyak 19 organisasi mendaftarkan diri sebagai partai, tetapi hanya lima saja yang lulus uji dan berhak ikut dalam Pemilu 1979. Pemilu 1979 yang memilih presiden baru dimenangkan oleh Shehu Shagari dari National Party of Nigeria (NPN). Ia dinilai oleh banyak kalangan sebagai penerus NPC. Selain menang dalam Pilpres, NPC juga menang dalam National Assembly dan State Assemblies. Sementara itu Obafemi Awolowo hampir saja menang dalam pilpres untuk kedua kalinya bersama Unity Parrty of Nigeria (UPN), yang merupakan penerus dari Action Group. Sementara itu, semangat NCNC kembali dikobarkan lewat Nigerian People's Party (NPP) yang menjagokan Nnamdi Azikiwe sebagai calon presiden. Menjelang Pemilu 1983, NPN dituduh memanfaatkan FEDECO untuk memanipulasi pemilu, mengubah jadual untuk keuntungan kelompok, dan menolak berdirinya partai baru. Pemilu 1983 ini ditandai banyaknya kecurangan dan pelanggaran. Pada saat Shagari memenangkan pemilihan ulang dengan meraih suara yang lebih banyak daripada pemilu sebelumnya (34 persen pada tahun 1979 menjadi 48 persen pada tahun 1983), kredibilitas pemerintah baru mendapatkan pukulan telak. Tiga bulan kemudian, pemerintah mengalami kudeta dari pihak militer. Tahap III: Republik Ketiga (1989-1993) Di tengah usaha menumpas regionalisme dalam partai politik, rezim Babangida mencegah setiap orang yang berpengalaman dalam bidang politik untuk ikut serta dalam pemilu dengan harapan terjadi pergantian "orang lama yang berbaju baru" (old bridge) yang hendak melahirkan semangat dan ideologi kedaerahan dan kesukuan. Rezim Babangida mengambil langkah ini karena regionalisme berpengaruh negatif terhadap kelancaran jalannya pemerintahan sipil. Dalam pidatonya tentang rencana transisi (1987), Babangida mengemukakan bahwa dirinya hanya memperbolehkan dua partai peserta pemilu mendatang. FEDECO diganti oleh National Electoral Commission (NEC). Terdapat 13 kesatuan politik yang mendaftar pada pemilu 1989. Para pendaftar itu diminta untuk membuktikan bahwa mereka telah memiliki kantor pusat dan dukungan di seluruh negara bagian.Mereka juga harus membuktikan bersikap terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang perbedaan ras dan agama. Babangida sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli kepada partai. Ia menggambarkan partai-partai politik sebagai "sekumpulan orang yang tidak berpendidikan dan berfikiran sempit yang selama bertahun-tahun telah gagal dalam menjalani profesinya." NEC kemudian memutuskan hanya ada enam kelompok yang akan lulus seleksi. Namun setelah mendapatkan maskan dari pihak terpercaya bahwa kelompok-kelompok tersebut dimanipulasi dan ditengarai mendapatkan pengaruh dari politisi lama, maka akhirnya Babangida menolak ketigabelas kelompok tersebut dan menginstruksikan pemerintahannya untuk melakukan manifesto kepada dua partai baru, Social Democratic Party (SDP) dan National Republican Convention (NRC), "satu langkah kecil ke kiri, satu langkah kecil ke kanan, sedangkan pemerintah berada diantara keduanya," demikian Babangida menggambarkan status NRC dan SDP. Tidak satupun dari kedua partai ini berangkat dari kebijakan ekonomi pasar bebas bentukan Babangida, dan bahkan ia membebaskan keduanya untuk menentukan pengurus, warna, dan lambang sendiri-sendiri. NRC dan SDP hampir saja menjadi satu partai yang berbasis kedaerahan; NRC adalah pengusung aspirasi utara, menarik pendukung lama dari NPN, sedangkan SDP adalah pengusung aspirasi selatan, yang pendukungnya berasal dari daerah Yoruba dan Igbo. Hasil pemilu daerah bulan Desember 1990 cenderung mencuatkan kekhawatiran akan terus bertahanya regionalisme karena hanya dihadiri oleh 20 persen pemilih. Banyak dari mereka yang merasa bingung partai mana yang akan dipilih. Pada bulan Oktober 1991 pemilihan tahap awal (primary) gubernur diselenggarakan. Sekali lagi, muncul tanda-tanda campur tangan dari politisi lama. Sebulan kemudian, NEC menangguhkan hasil primari pada 13 negara bagian karena terjadi manipulasi, tertangkapnya sejumlah politisi lama, dan kemudian mengulangi primary di daerah-daerah bermasalah tersebut. Pilpres Nigeria berlangsung pada bulan Juni 1993 dan dimenangkan oleh Moshood Abiola (SDP). Walaupun ia seorang muslim, namun Abiola menjadi presiden sipil pertama dari daerah selatan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen; artinya ia menghentikan tradisi muslim dan warga sipil yang hanya berkuasa di daerah utara. Babangida menghentikan pemilu dan menilai calon presiden dari NRC, Bashir Tofa, adalah titipan dari rezim militer. Krisis ini berlanjut pada pengunduran diri Presiden Babangida pada tahun 1993, dan sekali lagi sistem partai menjadi terhambat. Tahap IV: Republik Keempat (sejak 1998) Rezim Abacha mengadakan konferensi konstitusional seperti laporan yang ditulis pada bulan April 1995. Temuan dari kongres tidak diberitahukan kepada khalayak umum namun banyak pihak yang menilai bahwa di dalamnya termuat rekomendasi untuk kembali ke sistem politik multipartai. Abaca segera membentuk komisi pemilihan nasional dan menyelenggarakan pemilu daerah pada bulan Maret 1996 berdasarkan nir-partai atau "zero party". Munculnya partai-partai baru semakin jelas terlihat setelah terbentuknya National Democratic Coalition (NADECO) pada bulan Mei 1994. NADECO sendiri dipimpin oleh Michael Ajasu. Sepanjang tahun 1996, sebanyak 15 partai politik baru terbentuk, namun sepuluh diantaranya akhirnya didiskualifikasi oleh Abacha. Dari keputusan ini, terlihat bahwa Abaca berencana memanipulasi lima partai yang masih bertahan. Setelah Abaca meninggal tahun 1998, tampillah Abubakar. Ia mencanangkan pembentukan sebuah sistem partai yang baru. Ia membentuk Independent National Electoral Commission (INEC) pada bulan Agustus 1998 dengan hasil terbentuknya partai-partai baru yang menjadi pelaku utama lahirnya Republik keempat Nigeria. Partai-partai Politik yang ikut serta dalam pembentukan Republik IV: People's Democratic Party (PDP). Menyebut diri sebagai partai sentris. PDP beranggotakan mayoritas politisi veteran, termasuk sejumlah mantan pejabat militer yang menempatkan diri sebagai oposisi bagi rezim Abacha. Partai ini sukses dalam pemilu daerah 1998 dan mendorong dua partai oposisi untuk membentuk pakta elektoral. PDP juga berprestasi bagus dalam pemilihan National Assembly (1999) dan kandidat yang didukungnya, Olusegun Obasanjo, terpilih sebagai Presiden Nigeria dengan jumlah suara 62,8 persen. Obasanjo kembali terpilih dalam pilpres 2003. All Nigeria People's Party (ANPP). Parta terbesar kedua dan oposisi terbesar. ANPP mengambil posisi yang agak konservatif dan didukung oleh pengusaha kaya. Partai ini adalah pendukung Sani Abacha. Maka dari itu, ada yang menyebutnya sebagai Abacha People's Party. Pakta yang dibuat dengan Alliance for Democracy melahirkan faham liberal. Kandidat ANPP/AD dalam pilpres 1999 adalah Olu Falae, seorang birokrat dan mantan menteri keuangan yang ironisnya pernah dipenjara oleh Sani Abacha. Alliance for Democracy (AD). AD adalah sebuah partai daerah yang memiliki landasan dukungan kuat dari orang Yoruba di barat-daya Nigeria, memenangkan pemilu daerah di enam negara bagian. Reputasi buruk partai ini ialah saat terjadi kerusuhan saling lempar kursi dan meja dalam sebuah rapat.

Mahkamah Konstitusi Negara Rusia

Mahkamah Konstitusi di negara Uni Soviet merupakan puncak dari sistem peradilan negara, yang kemudian dilestarikan oleh Rusia. Seperti lembaga peradilan lainnya, mahkamah konstitusi memiliki tugas melindungi dan menginterpretasi konstitusi. Hal demikian dilakukan dengan mengatasi sengketa atas yurisdiksi politik (termasuk sengketa antara pemerintah federal) dan memastikan cabang-cabang legislatif dan eksekutif tunduk kepada konstitusi. MK negara Rusia memiliki 19 orang anggota yang dinominasikan untuk jabatan selama 12 tahun oleh Presiden dan disahkan oleh Dewan Federasi. Tugas Mahkamah Konstitusi terbatas, terutama, karena MK tidak dilindungi oleh konstitusi yang kuat sehingga para anggotanya tidak dapat menentukan tempat/kedudukan yang tepat di dalam lembaga peradilan negara Rusia baru. Selain MK, Rusia juga memiliki Mahkamah Agung. MA di Rusia menjadi mahkamah tertinggi yang menyelenggarakan pengadilan perdata, pidana, dan administrasi serta memiliki wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan pengadilan tingkat di bawahnya. Sementara itu Mahkamah Arbitrase Agung mengurusi masalah-masalah ekonomi, bisnis, dan konstitusi ini juga dilengkapi dengan sistem penuntutan tunggal dan tersentral.

19 January 2010

Perkembangan Partai Politik Nigeria

Secara garis besar, perkembangan partai politik yang berlangsung di Nigeria dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tahap. Politik kepartaian di negara Nigeria telah mengalami liku-liku keadaan dari waktu ke waktu. Evolusi sistem partai telah mengalami tiga kali "percobaan" dari pihak militer, yang pada setiap dari tiga kasus tersebut selalu melarang keberadaan partai yang ada dan memaksakan diri untuk membuat partai baru yang bebas dari pengaruh daerah atau kelompok etnis tertentu. Hanya sedikit partai yang mampu membangun landasan nasional. Sebagian besar partai terbentuk berdasarkan wilayah, bukan berdasarkan ideologi. Tahap I: Sebelum dan Setelah Kemerdekaan (1944-1966) Akar dari sistem kepartaian di Nigeria dapat kita telusuri sejak awal abad XX, yakni saat terjadi pergerakan kaum nasionalis. Diantara para pemimpin pergerakan yang menonjol muncul nama Herbert Macaulay (1884-1946). Ia digambarkan sebagai "bapak nasionalisme Nigeria". Macaulay dipengaruhi oleh gerakan Pan-Afrika, yang mengadakan kongres secara periodik di Eropa dan Amerika Serikat antara tahun 1919 dan 1946. Kongres ini dipimpin oleh W.E.B. Dubois. Nasionalisme di Nigeria pada awalnya mendapatkan inspirasi dari National Congress of British West Africa, yang pada pertemuan perdananya tahun 1920 diikuti oleh Nigeria, Gold Coast (sekarang Ghana), Sierra Leone, dan Gambia. Pada tahun 1923 Macaulay mendirikan partai Nigerian National Democratic (NND) berpusat di kota Lagos dan aktif hingga akhir dekade 1930an. Partai ini berkeinginan membebaskan Afrika dari belenggu penjajahan. Bentuk partai memasuki tahap baru pada dekade 1930an dengan ditandai kembalinya sejumlah mahasiswa Nigeria yang belajar di luar negeri. Mereka mengadakan pertemuan dan menggagas ide demokrasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Adapun tokoh pemuda yang mendapatkan banyak sorotan kala itu ialah Nnamdi "Zik" Azikiwe (1904-1996), seorang dari suku Ibu yang bergabung dengan Macaulay pada tahun 1944 dan membentuk sebuah platform nasional bernama National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC, selanjutnya berubah nama menjadi National Convention of Nigerian Citizens). Tokoh pemuda lain bernama Obafemi "Awo" Awolowo (1909-1987). Ia mendirikan Action Group di Yoruba pada tahun 1948. Setahun kemudian, lahirlah Northern People's Congress (NPC) yang dipelopori oleh Alhaji Sir Ahmadu Bello, seorang pemuka agama (Saurdana) Sokoto dari daerah barat-laut Nigeria. NPC ini didirikan untuk menampung aspirasi warga yang berdomisili di darah utara. Tiga gerakan pemuda di atas (NND, NCNC, dan NPC) sama-sama menyerukan tentangan terhadap faham kesukuan (tribalisme). Namun ketiganya hanya mampu mendapatkan suara di daerah sendiri saat berlangsung Pemilu tahun 1951.Fakta ini menunjukkan bahwa tradisi politik Nigeria berkonsentrasi pada daerah dan kelompok etnis. Pada tahun 1959 berlangsung Pemilu tingkat federal. Ketiga partai ini sekali lagi ikut serta di dalamnya. Tidak ada partai yang meraih kemenangan mutlak dan hasil pemilu berlanjut pada terjadinya koalisi antara NCNC dan NPC. Pemimpin NPC, Ahmadu Bello, sebenarnya berpeluang besar untuk menjadi Perdana Menteri, akan tetapi ia memilih untuk tetap memegang jabatan Perdana Menteri Wilayah Utara karena ia merasakan bahwa jabatan yang sedang ia pegang telah cukup bagus baginya. Akhirnya, Perdana Menteri Nigeria diserahkan kepada ketua partai NPC, Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa. Balewa inilah yang menjadi PM pertama Nigeria. Sementara itu, pihak oposisi dijalankan oleh Action Grup (AG) yang dikomandoi oleh Awolowo. Tahap II: Republik Kedua (1979-1983) Di tengah persiapan menuju pemerintahan sipil pada akhir era 1970an, rezim Obasanjo melarang politik etnis dengan menetapkan peraturan tentang bentuk partai. Keanggotaan partai wajib terbuka bagi semua warga, nama partai dan masalah yang diperjuangkan tidak boleh mengatasnamakan kepentingan etnis, dan markas besar partai harus berada di ibukota federal, Lagos. Obasanjo juga memimpin pembentukan Federal Election Commission (FEC) untuk mengadakan seleksi partai yang mendaftar, memastikan bahwa setiap partai telah memenuhi kriteria dan aturan baru. Sebanyak 19 organisasi mendaftarkan diri sebagai partai, tetapi hanya lima saja yang lulus uji dan berhak ikut dalam Pemilu 1979. Pemilu 1979 yang memilih presiden baru dimenangkan oleh Shehu Shagari dari National Party of Nigeria (NPN). Ia dinilai oleh banyak kalangan sebagai penerus NPC. Selain menang dalam Pilpres, NPC juga menang dalam National Assembly dan State Assemblies. Sementara itu Obafemi Awolowo hampir saja menang dalam pilpres untuk kedua kalinya bersama Unity Parrty of Nigeria (UPN), yang merupakan penerus dari Action Group. Sementara itu, semangat NCNC kembali dikobarkan lewat Nigerian People's Party (NPP) yang menjagokan Nnamdi Azikiwe sebagai calon presiden. Menjelang Pemilu 1983, NPN dituduh memanfaatkan FEDECO untuk memanipulasi pemilu, mengubah jadual untuk keuntungan kelompok, dan menolak berdirinya partai baru. Pemilu 1983 ini ditandai banyaknya kecurangan dan pelanggaran. Pada saat Shagari memenangkan pemilihan ulang dengan meraih suara yang lebih banyak daripada pemilu sebelumnya (34 persen pada tahun 1979 menjadi 48 persen pada tahun 1983), kredibilitas pemerintah baru mendapatkan pukulan telak. Tiga bulan kemudian, pemerintah mengalami kudeta dari pihak militer. Tahap III: Republik Ketiga (1989-1993) Di tengah usaha menumpas regionalisme dalam partai politik, rezim Babangida mencegah setiap orang yang berpengalaman dalam bidang politik untuk ikut serta dalam pemilu dengan harapan terjadi pergantian "orang lama yang berbaju baru" (old bridge) yang hendak melahirkan semangat dan ideologi kedaerahan dan kesukuan. Rezim Babangida mengambil langkah ini karena regionalisme berpengaruh negatif terhadap kelancaran jalannya pemerintahan sipil. Dalam pidatonya tentang rencana transisi (1987), Babangida mengemukakan bahwa dirinya hanya memperbolehkan dua partai peserta pemilu mendatang. FEDECO diganti oleh National Electoral Commission (NEC). Terdapat 13 kesatuan politik yang mendaftar pada pemilu 1989. Para pendaftar itu diminta untuk membuktikan bahwa mereka telah memiliki kantor pusat dan dukungan di seluruh negara bagian.Mereka juga harus membuktikan bersikap terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang perbedaan ras dan agama. Babangida sendiri sebenarnya tidak terlalu peduli kepada partai. Ia menggambarkan partai-partai politik sebagai "sekumpulan orang yang tidak berpendidikan dan berfikiran sempit yang selama bertahun-tahun telah gagal dalam menjalani profesinya." NEC kemudian memutuskan hanya ada enam kelompok yang akan lulus seleksi. Namun setelah mendapatkan maskan dari pihak terpercaya bahwa kelompok-kelompok tersebut dimanipulasi dan ditengarai mendapatkan pengaruh dari politisi lama, maka akhirnya Babangida menolak ketigabelas kelompok tersebut dan menginstruksikan pemerintahannya untuk melakukan manifesto kepada dua partai baru, Social Democratic Party (SDP) dan National Republican Convention (NRC), "satu langkah kecil ke kiri, satu langkah kecil ke kanan, sedangkan pemerintah berada diantara keduanya," demikian Babangida menggambarkan status NRC dan SDP. Tidak satupun dari kedua partai ini berangkat dari kebijakan ekonomi pasar bebas bentukan Babangida, dan bahkan ia membebaskan keduanya untuk menentukan pengurus, warna, dan lambang sendiri-sendiri. NRC dan SDP hampir saja menjadi satu partai yang berbasis kedaerahan; NRC adalah pengusung aspirasi utara, menarik pendukung lama dari NPN, sedangkan SDP adalah pengusung aspirasi selatan, yang pendukungnya berasal dari daerah Yoruba dan Igbo. Hasil pemilu daerah bulan Desember 1990 cenderung mencuatkan kekhawatiran akan terus bertahanya regionalisme karena hanya dihadiri oleh 20 persen pemilih. Banyak dari mereka yang merasa bingung partai mana yang akan dipilih. Pada bulan Oktober 1991 pemilihan tahap awal (primary) gubernur diselenggarakan. Sekali lagi, muncul tanda-tanda campur tangan dari politisi lama. Sebulan kemudian, NEC menangguhkan hasil primari pada 13 negara bagian karena terjadi manipulasi, tertangkapnya sejumlah politisi lama, dan kemudian mengulangi primary di daerah-daerah bermasalah tersebut. Pilpres Nigeria berlangsung pada bulan Juni 1993 dan dimenangkan oleh Moshood Abiola (SDP). Walaupun ia seorang muslim, namun Abiola menjadi presiden sipil pertama dari daerah selatan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen; artinya ia menghentikan tradisi muslim dan warga sipil yang hanya berkuasa di daerah utara. Babangida menghentikan pemilu dan menilai calon presiden dari NRC, Bashir Tofa, adalah titipan dari rezim militer. Krisis ini berlanjut pada pengunduran diri Presiden Babangida pada tahun 1993, dan sekali lagi sistem partai menjadi terhambat. Tahap IV: Republik Keempat (sejak 1998) Rezim Abacha mengadakan konferensi konstitusional seperti laporan yang ditulis pada bulan April 1995. Temuan dari kongres tidak diberitahukan kepada khalayak umum namun banyak pihak yang menilai bahwa di dalamnya termuat rekomendasi untuk kembali ke sistem politik multipartai. Abaca segera membentuk komisi pemilihan nasional dan menyelenggarakan pemilu daerah pada bulan Maret 1996 berdasarkan nir-partai atau "zero party". Munculnya partai-partai baru semakin jelas terlihat setelah terbentuknya National Democratic Coalition (NADECO) pada bulan Mei 1994. NADECO sendiri dipimpin oleh Michael Ajasu. Sepanjang tahun 1996, sebanyak 15 partai politik baru terbentuk, namun sepuluh diantaranya akhirnya didiskualifikasi oleh Abacha. Dari keputusan ini, terlihat bahwa Abaca berencana memanipulasi lima partai yang masih bertahan. Setelah Abaca meninggal tahun 1998, tampillah Abubakar. Ia mencanangkan pembentukan sebuah sistem partai yang baru. Ia membentuk Independent National Electoral Commission (INEC) pada bulan Agustus 1998 dengan hasil terbentuknya partai-partai baru yang menjadi pelaku utama lahirnya Republik keempat Nigeria. Partai-partai Politik yang ikut serta dalam pembentukan Republik IV: People's Democratic Party (PDP). Menyebut diri sebagai partai sentris. PDP beranggotakan mayoritas politisi veteran, termasuk sejumlah mantan pejabat militer yang menempatkan diri sebagai oposisi bagi rezim Abacha. Partai ini sukses dalam pemilu daerah 1998 dan mendorong dua partai oposisi untuk membentuk pakta elektoral. PDP juga berprestasi bagus dalam pemilihan National Assembly (1999) dan kandidat yang didukungnya, Olusegun Obasanjo, terpilih sebagai Presiden Nigeria dengan jumlah suara 62,8 persen. Obasanjo kembali terpilih dalam pilpres 2003. All Nigeria People's Party (ANPP). Parta terbesar kedua dan oposisi terbesar. ANPP mengambil posisi yang agak konservatif dan didukung oleh pengusaha kaya. Partai ini adalah pendukung Sani Abacha. Maka dari itu, ada yang menyebutnya sebagai Abacha People's Party. Pakta yang dibuat dengan Alliance for Democracy melahirkan faham liberal. Kandidat ANPP/AD dalam pilpres 1999 adalah Olu Falae, seorang birokrat dan mantan menteri keuangan yang ironisnya pernah dipenjara oleh Sani Abacha. Alliance for Democracy (AD). AD adalah sebuah partai daerah yang memiliki landasan dukungan kuat dari orang Yoruba di barat-daya Nigeria, memenangkan pemilu daerah di enam negara bagian. Reputasi buruk partai ini ialah saat terjadi kerusuhan saling lempar kursi dan meja dalam sebuah rapat.
Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.