Pages

18 October 2008

Pornografi Maning Bosen Tenan Jane

Pihak berwajib khususnya yang mengatur kode etik dan etika perkembangan internet dan teknologi informasi Indonesia mengeluarkan ketentuan (menyusun rencana) baru tentang pemblokiran situs-situs dewasa/porno yang dianggap meresahkan. Rencana pemblokiran yang menggunakan program aplikasi tertentu ini terutama dikhususkan pada situs porno yang dapat diakses secara gratis.

Perkembangan di atas tentu saja sebuah langkah maju. Setidaknya akan mengurangi beban akses internet itu sendiri karena tidak jarang situs porno disertai oleh virus atau 'content' lain yang mengganggu kelancaran akses. Apakah rencana ini akan berjalan dengan lancar? Kita tunggu saja perkembangannya.

Satu hal yang saya rasa kurang adalah bahwa pelarangan pornografi internet tersebut kurang sempurna. Alasannya, yaitu karena pelarangan ini hanya mengikat situs-situs porno yang dapat diakses secara gratis. Jika ditinjau dari sudut pandang sosiologi, ternyata semakin ke depan, semakin sulit saja bagi masyarakat yang tidak memiliki uang untuk mencari "kesenangan". Beban hidup yang semakin berat terkadang memerlukan "hiburan" batin, sebagai bentuk penyegaran karena penat atau stress oleh aktivitas sehari-hari. Mengapa pemblokiran pornografi hanya berlaku bagi situs yang gratis? Lalu bagaimana dengan situs porno yang tidak gratis? Apakah masih diperbolehkan? Jika benar demikian, maka kelanjutannya akan terkesan tidak adil. Masyarakat yang mampu mengakses dengan membayar tidak akan terpengaruh oleh peraturan semacam itu. Mereka tetap saja dapat "bersenang-senang", tetap dalam level kehidupan psikologis dan sosial yang nyaman. Sudah banyak uang, mendapatkan "kenikmatan", dan "kepuasan". Beginilah gaya hidup kapitalis. Jika tidak ada uang, maka anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Telah sekian lama kita digiring dan dididik untuk membudayakan kapitalisme semacam ini. Saya takut nantinya kita menjadi musyrik: "Tuhan kita adalah uang", begitu kah?

Inti dari pendapat saya di atas adalah bahwa pihak berwenang yang mengeluarkan peraturan seharusnya bertindak adil dan bijaksana. Kalau memblokir, hendaknya lakukan ketentuan itu secara menyeluruh: berlaku bagi situs yang gratis maupun situs yang tidak gratis. Perlu dilakukan peninjauan dan pengkajian yang mendalam. Apakah peraturan anti-pornografi tersebut murni sebagai iktikad baik untuk menghindarkan maraknya pornografi di masyarakat yang merupakan pelanggaran akhlak yang tidak sesuai dengan nilai agama, apakah ada muatan tertentu di belakangnya yang begitu ambisius. Masalahnya, kita telah dari waktu ke waktu dikelabuhi oleh praktek "penipuan bertopeng filsuf" seperti ini.

No comments:

Terima kasih kepada BelajarInggris.Net atas kepercayaannya memilih tulisan saya menjadi salah satu pemenang dalam Lomba Blog 2010.